Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan Kementerian tengah menyiapkan sejumlah aksi korporasi tahun ini di antaranya mengantarkan Pertamina Geothermal Energi (PGE) dan Palm Co. untuk melantai di Bursa Efek Indonesia melalui IPO.
“Aksi korporasi pertama Pertamina Geothermal [PGE], harus didorong karena potensi geothermal kita 24 giga watt, baru tergarap 2,4 giga watt, baik dari swasta maupun BUMN. Ini kita harus pastikan ini berjalan dengan harga listrik yang kompetitif,” jelas Erick dalam konferensi pers BUMN Tumbuh dan Kuat untuk Indonesia 2023, Senin (2/1/2023).
Dia menjelaskan, hal ini berkaitan dengan komitmen Indonesia untuk bebas karbon pada 2060. Dengan adanya ekosistem geothermal, Kementerian BUMN ingin memastikan agar masyarakat dan korporasi sebagai konsumen lebih siap di masa depan mengingat harga listrik hijau akan lebih mahal.
“Kita komitmen 2060 zero emission, tapi sesuai dengan maunya kita. Percayalah, jangan underestimate Indonesia, kita pasti jaga lingkungan kita, jaga bumi kita, kita ini paru-paru dunia juga, tapi geothermalnya kita dorong juga,” katanya.
Kementerian BUMN juga menyiapkan aksi korporasi untuk Palm Co. untuk mengamankan persediaan minyak kelapa sawit dalam negeri dengan target memiliki pangsa pasokan minyak kelapa sawit hingga 10-15 persen.
“Ini belajar dari kemarin minyak goreng mahal, kita operasi pasar ngos-ngosan, karena pangsa pasokan kita cuma 3 persen. Nah kalau kita bisa 10 persen-15 persen, private sector tetap kita dorong, kita tidak mau monopoli market. Tapi kalau nanti ada kejadian minyak goreng mahal, BUMN bisa membantu,” jelasnya.
Pada awal Desember 2022 Kementerian BUMN mengungkapkan terdapat empat anak usaha yang bakal melaksanakan IPO pada 2023. Wakil Menteri I BUMN Pahala N. Mansury menerangkan keempat anak usaha BUMN yang akan IPO dari portofolio BUMN yang dipegangnya yakni PT Pertamina Geothermal Energy, PT Pertamina Hulu Energi, PT Pupuk Kalimantan Timur, dan Palm Co.
Adapun porsi saham yang akan dilepas ke publik sejauh ini masih dibahas, tetapi bakal berkisar di 10—30 persen dengan pemerintah Indonesia tetap sebagai pemegang saham mayoritas.
Tahun ini BUMN menyiapkan tujuh program lainnya, seperti penyelesaian LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, penyelesaian restrukturisasi Waskita Karya (WIKA), penyelesaian restrukturisasi ID Food, penyelesaian restrukturisasi Defend ID, deregulasi dan penataan Permen BUMN, dan penguatan tata kelola investasi dana pensiun BUMN.
