ASPEK.ID, JAKARTA – Polemik rencana impor 105.000 kendaraan komersial ringan dari India kian mengemuka. Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), Joao Angelo De Sousa Mota, menyatakan akan meminta waktu bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad guna memberikan penjelasan langsung terkait proyek pengadaan tersebut.
Langkah itu diambil menyusul permintaan DPR agar pemerintah menunda rencana impor pikap dan truk ringan untuk kebutuhan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Joao menegaskan, pihaknya ingin memaparkan secara terbuka dasar keputusan bisnis yang telah diambil, termasuk membawa dokumen dan kontrak resmi pengadaan.
“Saya akan meminta waktu kepada Pak Dasco untuk menyampaikan kepada beliau juga, karena mungkin selama ini beliau hanya mendengarkan dari satu sisi,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor Agrinas, Selasa (24/2).
Menurut Joao, keputusan menggandeng produsen asal India bukan tanpa pertimbangan. Ia menyebut kapasitas produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan kendaraan dalam jumlah besar dalam waktu yang ditentukan.
Agrinas membutuhkan 105.000 unit kendaraan komersial ringan. Sementara kemampuan produksi nasional, menurutnya, hanya berada di kisaran 45.000 unit.
Selain faktor kapasitas, aspek harga turut menjadi pertimbangan krusial. Joao menyatakan produsen dalam negeri tidak memberikan skema harga khusus meskipun pembelian dilakukan dalam jumlah besar.
Ia mengklaim pengadaan dari India justru menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp 46,5 miliar dibandingkan pola pengadaan umum.
“Saya pikir kalau bisa kita dapatkan yang lebih kuat dan lebih murah, kenapa kita harus beli yang lebih lemah dan lebih mahal,” ucapnya.
Dalam proyek ini, Agrinas menggandeng dua pabrikan otomotif India, yakni Mahindra & Mahindra dan Tata Motors.
Joao mengungkapkan kontrak pengadaan telah ditandatangani sejak 23 Desember 2025. Artinya, secara administratif dan bisnis, proyek tersebut telah berjalan.
Meski demikian, ia menyatakan kesiapan untuk mengikuti keputusan politik apabila pemerintah dan DPR memutuskan penghentian.
“Kalau negara dan DPR menyatakan kami harus hentikan, kami hentikan dengan segala risiko yang tadi saya sudah sampaikan,” katanya.
Ia juga menepis anggapan bahwa kebijakan ini berkaitan dengan loyalitas terhadap pemain lama industri otomotif nasional.
“Kita jangan juga terlalu gampang, ‘oh karena pihak tertentu sudah sekian puluh tahun menguasai pasar kita, jadi kita harus loyal kepada mereka’. Tidak. Saya tidak loyal kepada pihak swasta siapa pun,” tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menunda rencana impor tersebut agar tidak diputuskan secara terburu-buru. Ia menilai pembahasan sebaiknya dilakukan setelah Presiden kembali dari kunjungan luar negeri.
“Rencana untuk impor 105.000 mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dahulu,” ujar Dasco di Kompleks DPR/MPR, Senin (23/2/2026).
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penundaan impor sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong penguatan industri nasional.
“Kalau menurut saya harusnya sih, kalau presiden tujuannya adalah menggalakkan industri dalam negeri. Saya pikir presiden posisinya clear dalam hal ini,” kata Purbaya.
Dengan kontrak yang telah diteken namun tekanan politik yang terus menguat, keputusan akhir pemerintah atas proyek ini akan menjadi penentu arah kebijakan antara efisiensi fiskal dan proteksi industri dalam negeri. []
