ASPEK.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta aset-aset milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum dimanfaatkan secara optimal dibuka untuk dikelola pihak swasta. Langkah ini dinilai dapat mendorong penciptaan lapangan kerja sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).
Prabowo mengatakan pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara terus melakukan optimalisasi BUMN. Salah satunya dengan memangkas jumlah BUMN yang dinilai tidak produktif.
“Sebagaimana saya laporkan ke Majelis ini tadi pagi, kita telah tutup 290 BUMN yang tidak produktif. Kita akan teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal hanya 300 BUMN yang produktif,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, optimalisasi tidak hanya dilakukan dengan mengurangi jumlah BUMN. Pemerintah juga akan mendorong pemanfaatan aset milik BUMN yang selama ini belum menghasilkan nilai tambah.
Aset tersebut antara lain berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan hingga berbagai fasilitas yang belum dikelola secara maksimal.
Prabowo menilai aset-aset tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Apalagi, banyak masyarakat dan pelaku usaha yang dinilai memiliki kemampuan untuk mengembangkan aset tersebut sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan baru.
Karena itu, pemerintah akan memberikan ruang lebih besar bagi swasta untuk ikut mengelola aset BUMN yang belum produktif. Namun, proses kerja sama tersebut harus dilakukan secara terbuka, kompetitif, dan akuntabel.
“Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Prabowo menegaskan, skema tersebut tidak berarti negara kehilangan kepemilikan atas aset strategis. Pemerintah tetap mempertahankan kepemilikan, sementara pihak swasta diberikan kesempatan untuk mengoperasikan dan mengembangkan aset secara lebih efisien.
Dia kemudian mencontohkan kebijakan India melalui program *National Monetisation Pipeline*. Melalui skema tersebut, pihak swasta diberikan ruang untuk mengoperasikan aset publik yang telah tersedia, sedangkan kepemilikannya tetap berada di tangan negara.
“Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun. Kepemilikan tetap berada pada negara, modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru,” jelasnya.
Prabowo juga mencontohkan pemanfaatan fasilitas bandara yang selama ini belum beroperasi secara maksimal. Menurutnya, pengelolaan oleh swasta dapat menjadi pilihan apabila mampu meningkatkan efisiensi dan menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar.
“Airport yang kurang maksimal dioperasikan kita bisa membuka peluang untuk swasta mengoperasikan itu. Tentunya kepemilikan tetap oleh negara tapi kalau mereka bisa menjalankan dengan lebih efisien, lebih kreatif, lebih inovatif, menghasilkan manfaat, kenapa tidak?” tuturnya.
Dia menilai integrasi antara bandara, maskapai penerbangan, dan sektor perhotelan juga dapat menciptakan nilai tambah. Jika dikelola secara terintegrasi, aset-aset tersebut dinilai berpotensi meningkatkan pendapatan sekaligus menggerakkan perekonomian.
“Sebagai contoh sekarang ada integrasi antara penerbangan-penerbangan, perusahaan penerbangan, hotel, dan bandara. Kalau ini dioperasikan secara integratif, ini punya nilai tambah, potensial bisa menambah income bagi kita,” tandas Prabowo. []
