ASPEK.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat kemandirian energi nasional dengan memaksimalkan potensi sumber daya dalam negeri. Ia menekankan Indonesia tidak boleh terlalu bergantung pada pasokan energi dari luar negeri, terutama di tengah dinamika geopolitik global.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menanggapi meningkatnya ketegangan internasional yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Menurutnya, konflik di kawasan Timur Tengah menjadi pengingat penting bagi Indonesia untuk mempercepat langkah menuju kemandirian energi.
Prabowo menilai Indonesia memiliki posisi yang relatif kuat karena didukung berbagai sumber energi domestik. Komoditas seperti minyak sawit dan batu bara disebut masih berperan penting dalam menjaga ketahanan energi nasional, sembari pemerintah terus mendorong pengembangan energi bersih seperti panas bumi, tenaga surya, tenaga air, serta biofuel.
“Jika kita berhasil melewati ini, dalam dua tahun kita akan menjadi sangat efisien. Kita akan menjadi sangat, sangat tidak bergantung pada sumber eksternal,” ujar Prabowo dalam wawancaranya dengan Bloomberg yang dikutip dari Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Senin (16/3).
Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berskala besar dengan kapasitas hingga 100 gigawatt (GW). Proyek energi baru dan terbarukan itu ditargetkan dapat rampung dalam dua tahun ke depan.
Prabowo mengatakan, satuan tugas energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE) telah diminta untuk mempercepat realisasi proyek tersebut. Pemerintah berharap proyek ini menjadi salah satu tulang punggung dalam transisi energi nasional.
Selain sektor kelistrikan, pemerintah juga menyiapkan berbagai alternatif pengganti bahan bakar minyak. Energi tersebut direncanakan berasal dari komoditas domestik seperti kelapa sawit, tebu, singkong, hingga jagung yang dapat diolah menjadi bioetanol maupun biofuel.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Prabowo juga menegaskan pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan batas defisit anggaran maksimal 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Batas defisit adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita sendiri. Indonesia tidak memiliki rencana untuk mengubah aturan tersebut kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti Covid-19,” kata Prabowo.
Ia menambahkan pemerintah akan terus berupaya menjaga defisit APBN tetap di bawah ambang batas tersebut, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dalam negeri untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. []
