ASPEK.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turun langsung mengawal percepatan proyek raksasa Lapangan Gas Abadi di Blok Masela. Dalam rapat hampir dua jam bersama manajemen INPEX Masela Ltd dan SKK Migas, Selasa (24/2), pemerintah menegaskan proyek senilai hampir US$ 21 miliar atau sekitar Rp 352 triliun tak boleh lagi molor.
Proyek strategis yang berlokasi di Laut Arafura, Maluku ini dinilai terlalu lama tersendat. Purbaya — yang juga menjabat Ketua Satgas Debottlenecking — memastikan seluruh hambatan regulasi akan dibereskan di tingkat pusat.
“Saya ingin menekankan bahwa Indonesia tidak pernah mengubah peraturan dan kontrak yang telah ditandatangani. Kami selalu menghormati kontrak atau kewajiban kami,” ungkap Purbaya dalam Rapat Koordinasi Proyek Strategis Nasional Onshore LNG Abadi Masela di Kementerian Keuangan.
Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah tetap berwenang menerbitkan regulasi baru yang bersifat umum.
“Namun mungkin suatu saat kita membuat beberapa aturan atau regulasi yang mengawasi. Hal itu tidak secara sengaja memengaruhi kontrak, tetapi karena dampak keterkaitan, mungkin hal itu memengaruhi kontrak Anda,” ujarnya.
Jika ada dampak kebijakan terhadap kontrak, investor diminta segera melapor.
“Beri tahu kami jika itu terjadi. Kami akan menyesuaikan. Tetapi kami tidak pernah melanggar kesucian kontrak. Itu sangat penting untuk kepercayaan investasi di negara ini. Jadi, Pak, jangan takut,” tegasnya.
AMDAL Rampung, Pemerintah Bentuk Satgas Khusus
Percepatan Masela mendapat angin segar setelah persetujuan AMDAL diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan dokumennya telah diserahkan kepada INPEX pada 20 Februari 2026.
Untuk mencegah hambatan berulang, pemerintah akan membentuk tim khusus agar kendala bisa dilaporkan dan dianalisis cepat di Kementerian Keuangan.
“Jadi kalau ada gangguan, hambatan di ijin investasi. Kita panggil Kementerian Investasi ke sini. Di perdagangan, kita panggil importirnya misalnya tadi ke sini. Di perindustrian kita panggil industrinya ke sini,” kata Purbaya.
Ia bahkan mendorong agar proyek bisa onstream sebelum 2029, lebih cepat dari target awal 2030–2031 yang disampaikan INPEX.
“Jadi gasnya udah berproduksi. Jadi kita akan percepat semaksimal mungkin. Jadi saya cuma bisa mendukung aja kan. Yang jelas seluruh hambatan di pemerintah kita akan hilangkan,” ujarnya.
Selain jadwal produksi, isu harga gas domestik menjadi perhatian. Pemerintah ingin pasokan dari Masela mampu menopang daya saing industri nasional.
“Bisa enggak dicari nanti ke depan schedule yang bagus, skema yang bagus, sehingga domestik industri dalam negeri bisa menikmati dalam… dengan harga yang lebih kompetitif? Itu yang mesti dipikirin SKK nanti ya?” ucapnya.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menjelaskan dalam Plan of Development (PoD), harga gas pipa dipatok sekitar US$ 6,8 per MMBTU. Untuk LNG, alokasi dirancang 40% domestik dan 60% ekspor dengan harga 13,5% dari Indonesian Crude Price (ICP).
Untuk pasar domestik, INPEX telah menandatangani Head of Agreement (HoA) non-binding dengan PT PLN (Persero), PT PGN Tbk, dan PT Pupuk Indonesia.
“Untuk Pupuk, PLN, PGN, itu tahun lalu kita sudah HoA tapi non-binding, Pak. Jadi sudah setahun, kita berharap tahun ini bisa PJBG (Perjanjian Jual Beli Gas)-lah gitu. Kemudian mengenai harga, di PoD kita untuk yang gas pipa itu US$ 6,8 per MMBTU,” ujarnya.
INPEX Minta Relaksasi TKDN hingga Skema Pembiayaan
Di sisi lain, Project Director INPEX Masela Ltd Jarrad Blinco meminta dukungan konkret pemerintah menjelang fase Engineering, Procurement, Construction and Installation (EPCI).
Tahapan FEED ditargetkan rampung Juni 2026. Namun untuk memasuki konstruksi penuh, INPEX meminta:
- Relaksasi ketentuan TKDN
- Izin penggunaan galangan fabrikasi luar negeri
- Penyederhanaan impor
- Simplifikasi Master List dan kebijakan cabotage
- Pengurangan kewajiban penggunaan barang tertentu
- Dukungan skema pembiayaan melalui Trustee Borrowing Scheme
“Pekerjaan di lapangan diharapkan segera dimulai setelah penyelesaian kompensasi masyarakat setempat,” ujarnya.
“Kami berharap adanya kerja sama dan dukungan lebih lanjut untuk proyek ini,” tambahnya. []
