ASPEK.ID, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (RUU APBN 2020) untuk dibahas lebih lanjut pada sidang paripurna yang diagendakan pada hari ini, Selasa, 24 September 2019.
Pada postur RAPBN 2020 yang telah disepakati, terdapat beberapa hal yang berubah.
Misalnya dalam asumsi makro, terjadi perubahan pada harga minyak mentah Indonesia (ICP) menjadi USD63 per barel sedangkan sebelumnya USD65 per barel.
Baca Juga: Mengenal 4 Sosok Calon Menteri BUMN
Kemudian jumlah lifting minyak bumi yang bertambah menjadi 755 ribu barel per hari dari semulanya 734 ribu barel per hari.
Sementara itu dikutip dari IDX Channel, perubahan pada ICP dan lifting minyak juga memengaruhi perubahan pada anggaran pendapatan negara yakni naik menjadi Rp2.540,4 triliun yang pada awalnya sebesar Rp2.528,8 triliun (naik sebesar Rp11,6 triliun.
Sedangkan belanja negara juga mengalami kenaikan sebesar Rp11,6 triliun dari Rp2.528,8 triliun menjadi Rp2.540,4 triliun. Sedangkan belanja pemerintah pusat diproyeksikan naik sebesar Rp13,5 triliun menjadi Rp1.683,5 triliun.
Baca Juga: Lima Nama yang Berpotensi Jadi Menko Perekonomian
Selain itu nilai belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) diberi sebesar Rp 884,6 triliun dan belanja non-K/L mengalami kenaikan menjadi Rp798,9 triliun.
Sementara nilai belanja Transfer Ke Daerah (TKD) juga mengalami kenaikan sebesar Rp1,8 triliun menjadi Rp784,9 triliun. Meski banyak yang berubah namun dana yang diberikan untuk desa tetap sebesar Rp72 triliun.
Asumsi-asumsi dasar RAPBN 2020 yang disepakati pada tingkat I yaitu pertumbuhan ekonomi 5,3%, laju inflasi 3,1%, nilai tukar rupiah terhadap US$ adalah Rp14.400, tingkat bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 Bulan sebesar 5,4%, harga minyak mentah Indonesia US$63 per barrel, lifting minyak bumi 755ribu per barel per hari, lifting gas bumi 1.19 juta barrel setara minyak per hari.
Baca Juga: Deretan Bos BUMN yang Terlibat Korupsi
Sedangkan untuk sasaran pembangunan disepakati target-target seperti tingkat pengangguran 4,8-5%, angka kemiskinan 8,5-9,0%, rasio Gini 0,375-0,380, dan Index Pembangunan Manusia (IPM) 72,51.
Sebagai informasi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjadi pimpinan perwakilan pemerintah pada rapat tersebut. Hadir pula mendampingi Menkeu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI) Perry Warjiyo, dan perwakilan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) beserta masing-masing jajarannya.
