Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyoroti berbagai tantangan pemerintah dalam mengatasi kesenjangan infrastruktur di dalam negeri. Menurutnya, kesenjangan infrastruktur berdampak pada daya saing dan produktivitas sehingga perlu segera ditangani.
Tantangan pertama, kata Sri Mulyani, pemerintah memiliki anggaran tersendiri yang dialokasikan untuk sektor infrastruktur. Namun, alokasi dari pemerintah tidak akan cukup, belum lagi kapasitas fiskal dari banyak pemerintah daerah yang terbatas sehingga dibutuhkan dukungan dari pihak swasta.
Kedua, terkait pipeline proyek infrastruktur, termasuk mempersiapkan struktur dari sisi pembiayaannya. Secara umum, pihak swasta akan mempertimbangkan risiko dari proyek infrastruktur tersebut.
“Biasanya pemerintah akan mengintervensi, bukan dalam belanjanya, tetapi bagaimana kami bisa menyediakan pengembangan pipeline proyek, jadi kami punya Project Development Facility [PDF] di Indonesia, yang bisa menjamin sebagian risikonya sehingga proyek tersebut bisa menarik pihak swasta,” katanya dalam High Level Dialogue: Promoting Sustainable Infrastructure Development, Kamis (24/8/2023).
Ketiga, menurutnya, Indonesia masih harus mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan sehingga sektor swasta tertarik berpartisipasi dalam pembangunan proyek. Dalam hal ini, pemerintah telah melakukan diversifikasi instrumen pinjaman, misalnya green bonds dan sukuk.
“Di Indonesia, kami juga mengembangkan special mission vehicle, seperti PT SMI dan IIF, penjaminan seperti PT PII dan Indonesia Sovereign Wealth Fund melalui Indonesia Investment Authority [INA], yang dibuat untuk mengakomodir keterlibatan langsung sektor swasta,” ujar Sri Mulyani.
