Menkeu Sri Mulyani kesal karena dari total anggaran sub kegiatan penanganan stunting Rp77 triliun, hanya Rp34 triliun yang masuk ke mulut bayi. Sementara yang lainnya, habis untuk kegiatan seperti rapat koordinasi dan pembangunan pagar puskesmas. Sri mengatakan anggaran Rp34 triliun masih sangat kecil untuk item yang diperlukan langsung dalam penanganan bayi stunting.
“Item yang betul-betul untuk bayi stunting, yaitu memberikan makanan dari bayi khas daerah hanya Rp34 triliun. Bayangkan, yang betul-betul sampai ke mulutnya bayi atau ibu yang hamil untuk bisa mencegah stunting itu hanya porsi yang sangat kecil,” ujarnya di Aula Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2023).
Berdasarkan hasil rapat dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman, Ani menyebut betapa pentingnya mengatasi stunting. Namun, program penanganan stunting di pemerintah daerah bisa menembus 283 sub kegiatan.
Ia mengatakan sub kegiatan nomor dua paling menyedot anggaran pemberantasan stunting adalah koordinasi, yang menghabiskan Rp240 miliar. Di lain sisi, ada anggaran-anggaran nyeleneh, seperti perbaikan pagar Puskesmas.
“Kita mungkin ketawa (pagar Puskesmas masuk anggaran stunting), tapi ini juga menggambarkan betapa PR kita banyak sekali. Seperti tadi saya sampaikan, yang paling berat adalah mensimplifikasi birokrasi kita sendiri. Bagaimana birokrasi tidak self serving hanya untuk sekadar naik pangkat, namun betul-betul bekerja menyelesaikan masalah yang ada di dalam perekonomian dan bangsa kita,” jelas Ani.
Menurutnya, anggaran untuk revolusi mental masuk dalam prioritas nasional. Namun, ketika ditelaah, ada anggaran untuk pengadaan motor trail. Ia menyindir mungkin motor tersebut digunakan K/L terkait untuk melakukan sosialisasi.
Mengutip situs Kemenkeu, pemerintah menganggarkan Rp44,8 triliun untuk percepatan pencegahan stunting pada 2022. Anggaran tersebut terdiri dari belanja yang tersebar di 17 K/L sebesar Rp34,1 triliun dan pemda melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp8,9 triliun serta DAK nonfisik Rp1,8 triliun.
