ASPEK.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Rachmat Hidayat menanti peraturan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Hal itu terkait dengan biaya yang belum diatur dalam aturan baru mengenai tarif sertitikasi produk halal yang dikeluarkan Kementerian Keuangan.
Rachmat mengatakan terdapat ketentuan sejumlah biaya yang ditunggu pelaku industri makanan dan minuman yang tidak diatur dalam PMK No. 57/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
“Yakni biaya pemeriksaan halal yang terdiri atas akomodasi auditor, transportasi auditor halal, dan lain sebagainya yang masih harus kami bayarkan. Hal tersebut akan diatur dalam aturan kepala BPJPH. Itu yang kami tunggu,” kata Rachmat, Kamis (17/6/2021).
Menyoal pengaturan tarif dalam PMK tersebut, lanjutnya, pelaku industri makanan dan minuman berharap biaya sertifikasi halal tidak lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang mesti dikeluarkan sebelum aturan tersebut dikeluarkan.
Dalam PMK 57/2021, tarif layanan utama sertifikasi halal berkisar Rp300.000-Rp5 juta dari berbagai jenis layanan.
Di antaranya sertifikasi halal untuk barang dan jasa, akreditasi lembaga pemeriksa halal, dan registrasi auditor halal.
Selain itu, pelaku industri makanan dan minuman juga memperhitungkan biaya sertifikat halal yang mesti dikeluarkan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah. Kendati dikenakan biaya sertifikasi Rp0, diperkirakan akan tetap ada biaya yang dikeluarkan untuk pendampingan.
“Pendampingannya pasti ada biaya juga. Honor pendamping dan lain-lain. Itu harus diperhitungkan juga,” sambungnya.
Berdasarkan data BPJPH, terdapat 13 juta pelaku UMKM yang wajib bersertifikat halal. Dari jumlah tersebut, 68 persen di antaranya bergerak di sektor makanan dan minuman (mamin).
Sementara sisanya, merupakan pelaku usaha obat-obatan. Terutama obat-obatan tradisional seperti jamu-jamuan.
