Oleh: Amir Faisal
-Ketua Umum GNSI (Gerakan Nasional Sejahtera Indonesia)-
Ketika pasar saham anjlok, harga pangan menekan daya beli, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mengancam lingkungan, Indonesia menghadapi tiga persoalan yang berbeda, tetapi sama-sama penting bagi masa depan pembangunan nasional.
Ketiganya menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan tidak cukup dijaga melalui kebijakan yang terdengar meyakinkan. Negara harus membuktikan bahwa kebijakan tersebut mampu menyelesaikan persoalan, mengendalikan risiko, dan melindungi kepentingan masyarakat.
Di pasar modal, kepercayaan investor sedang diuji. Di tengah masyarakat, kenaikan harga pangan mempersempit ruang pengeluaran rumah tangga. Sementara itu, karhutla menimbulkan risiko kesehatan, kerusakan ekosistem, dan gangguan aktivitas ekonomi.
Ketiga persoalan ini memiliki penyebab dan karakteristik berbeda. Namun, ada satu pertanyaan yang layak diajukan, yakni sejauh mana tata kelola pemerintahan mampu mengantisipasi risiko, memastikan kebijakan berjalan efektif, dan mencegah masyarakat terus menanggung dampak dari persoalan yang seharusnya dapat dikendalikan?
Sebab, keberhasilan pembangunan tidak cukup dibuktikan melalui besarnya anggaran, banyaknya program, atau optimisme yang disampaikan kepada publik. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah masalah dapat diselesaikan dan apakah manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Kepercayaan Pasar dan Kredibilitas Institusi
Pada Jumat, 16 Oktober 2026, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok sekitar 11,6 persen. Tekanan tersebut terjadi di tengah langkah Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mempertimbangkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.
MSCI menyoroti persoalan transparansi kepemilikan saham dan kualitas pasar modal Indonesia. Keputusan penurunan klasifikasi tersebut belum final, tetapi sorotan ini seharusnya tidak diperlakukan sebagai persoalan teknis yang hanya menjadi urusan pelaku pasar.
Persoalan ini menyangkut kredibilitas institusi yang bertanggung jawab memastikan pasar berjalan secara transparan, adil, dan dapat dipercaya.
Pasar modal membutuhkan keterbukaan informasi, kepastian hukum, pengawasan yang efektif, serta perlakuan yang adil bagi pelaku pasar. Ketika persoalan mendasar tersebut menjadi perhatian investor, pemerintah dan otoritas terkait perlu menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang ada benar-benar mampu mencegah penyimpangan dan menindak pelanggaran.
Di sinilah kritik terhadap tata kelola menjadi relevan. Jika persoalan transparansi dan kualitas pasar masih menjadi sorotan, pembenahan tidak boleh berhenti pada penjelasan bahwa reformasi sedang berjalan. Publik dan investor berhak melihat perubahan yang terukur, mulai dari keterbukaan informasi hingga konsistensi penegakan aturan.
Pemulihan kepercayaan tidak bisa dibangun hanya dengan pernyataan optimistis atau harapan agar IHSG kembali menguat. Harga saham dapat bergerak naik karena berbagai faktor, tetapi penguatan indeks tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa persoalan tata kelola telah diselesaikan.
Otoritas harus berani mengevaluasi efektivitas pengawasan, memperjelas tanggung jawab setiap lembaga, dan memastikan aturan berlaku tanpa tebang pilih. Tanpa itu, reformasi berisiko menjadi rangkaian komitmen administratif yang tidak menyentuh persoalan mendasar.
Tujuannya bukan sekadar mempertahankan klasifikasi pasar, melainkan membangun pasar modal yang kredibel dan mampu menopang pembiayaan dunia usaha serta investasi jangka panjang.
Namun, kesehatan ekonomi nasional tidak boleh dinilai hanya dari kepercayaan investor. Pasar modal memang penting, tetapi stabilitas ekonomi juga harus tercermin dalam kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Harga Pangan dan Ujian Kesejahteraan
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan Indonesia pada September 2026 sebesar 3,28 persen. Sementara itu, inflasi pangan atau volatile food mencapai 5,03 persen berdasarkan data Bank Indonesia.
Perbedaan tersebut memperlihatkan pentingnya membaca angka inflasi secara lebih cermat. Inflasi umum memberikan gambaran perubahan harga secara keseluruhan, tetapi tidak selalu menggambarkan tekanan yang dirasakan setiap rumah tangga. Ketika harga pangan meningkat lebih cepat, masyarakat berpenghasilan rendah cenderung menghadapi beban yang lebih berat.
Kenaikan harga beras, telur, cabai, dan bahan pangan lainnya dapat memaksa keluarga mengurangi pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, transportasi, atau kebutuhan produktif. Bagi kelompok berpenghasilan rendah, pilihan untuk menyesuaikan anggaran sangat terbatas karena sebagian besar pendapatan sudah terserap untuk kebutuhan dasar.
Karena itu, keberhasilan ekonomi tidak cukup diukur dari inflasi yang masih berada dalam rentang tertentu atau pertumbuhan yang terlihat positif. Pemerintah juga harus melihat apakah pendapatan masyarakat mampu mengimbangi kenaikan biaya hidup dan apakah kebutuhan pokok tetap terjangkau.
Di sinilah kebijakan pengendalian pangan perlu diuji secara konkret. Operasi pasar, penyaluran bantuan, dan berbagai program stabilisasi tidak otomatis berhasil hanya karena telah dilaksanakan, namun apakah pasokan benar-benar tersedia di wilayah yang membutuhkan, apakah harga menjadi lebih terjangkau, dan apakah manfaat intervensi sampai kepada kelompok sasaran.
Jika harga terus menekan rumah tangga, pemerintah perlu mengevaluasi bukan hanya besarnya intervensi, tetapi juga ketepatan pelaksanaannya. Masalah distribusi, biaya logistik, ketimpangan pasokan antardaerah, dan lemahnya koordinasi dapat membuat kebijakan yang dirancang dengan baik kehilangan efektivitas ketika diterapkan di lapangan.
Pemerintah tidak boleh puas hanya dengan memastikan stok nasional tersedia. Ketersediaan di tingkat nasional tidak selalu berarti barang mudah diperoleh dengan harga terjangkau di setiap daerah. Demikian pula, penurunan harga di satu wilayah belum tentu menggambarkan kondisi masyarakat secara keseluruhan.
Pengendalian pangan juga harus menjaga kepentingan petani. Menekan harga konsumen tanpa memperhitungkan biaya produksi dapat memindahkan beban kepada produsen. Sebaliknya, menjaga harga di tingkat petani tanpa memastikan keterjangkauan bagi konsumen dapat memperberat pengeluaran rumah tangga.
Karena itu, pemerintah perlu membangun kebijakan yang mampu mempertemukan kepentingan kedua pihak melalui perbaikan produktivitas, distribusi, dan efisiensi rantai pasok. Keberhasilannya harus diukur melalui harga yang terjangkau, pendapatan petani yang layak, dan ketersediaan pangan yang lebih stabil.
Pada akhirnya, persoalan pangan memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak ditentukan oleh seberapa banyak program diluncurkan, melainkan oleh seberapa efektif program tersebut mengurangi beban masyarakat.
Pertumbuhan produk domestik bruto memang menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi, tetapi tidak otomatis menjelaskan bagaimana manfaatnya dibagikan atau dirasakan. Pertumbuhan yang tidak diikuti kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, dan perbaikan daya beli berisiko menghasilkan kemajuan yang tidak dirasakan secara merata.
Karena itu, pemerintah perlu menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai ukuran substantif pembangunan, bukan sekadar pelengkap dari indikator makroekonomi. Sebab, keberhasilan ekonomi pada akhirnya harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dalam laporan statistik.
Karhutla dan Biaya yang Ditanggung Masyarakat
BMKG mencatat 478 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi pada 16 Oktober 2026. Pada periode yang sama, asap karhutla sempat terpantau memasuki atmosfer wilayah Jabodetabek sebelum bergerak menjauh.
Data tersebut kembali mengingatkan pentingnya pencegahan kebakaran, terutama di kawasan rawan. Karhutla bukan semata-mata persoalan kerusakan hutan. Dampaknya dapat menjalar ke kesehatan masyarakat, kegiatan sekolah, transportasi, produktivitas tenaga kerja, dan aktivitas ekonomi. Kebakaran juga merusak ekosistem serta menimbulkan biaya pemulihan yang tidak sedikit.
Dalam ekonomi, dampak semacam ini dikenal sebagai eksternalitas, yaitu ketika suatu kegiatan menimbulkan biaya bagi pihak lain yang tidak sepenuhnya tercermin dalam biaya kegiatan tersebut. Dalam kasus karhutla, manfaat ekonomi dari pemanfaatan lahan dapat dinikmati pihak tertentu, sementara risiko kesehatan, kerusakan lingkungan, dan gangguan aktivitas masyarakat ditanggung lebih luas.
Persoalannya bukan hanya bagaimana memadamkan api, tetapi juga bagaimana memastikan kebakaran tidak terus berulang dan siapa yang harus bertanggung jawab ketika pelanggaran terbukti terjadi.
Jika penanganan terus berpusat pada pemadaman setelah kebakaran meluas, pemerintah berisiko terjebak dalam pola reaktif: mengerahkan sumber daya ketika kerugian sudah terjadi, lalu menghadapi persoalan serupa pada musim berikutnya. Pola semacam ini perlu dievaluasi karena penanganan darurat tidak dapat menggantikan pencegahan yang konsisten.
Pemerintah perlu memperkuat pengawasan kawasan rawan, meningkatkan sistem peringatan dini, memastikan kesiapan penanganan di lapangan, serta menegakkan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar. Penanganan juga harus disertai pemulihan lahan yang rusak dan evaluasi terhadap wilayah yang mengalami kebakaran berulang.
Pengawasan tidak boleh berhenti pada pencatatan titik panas atau laporan penanganan. Harus ada kejelasan mengenai tindak lanjut, efektivitas pencegahan, dan pertanggungjawaban atas pelanggaran yang terbukti. Tanpa mekanisme tersebut, upaya penanggulangan berisiko hanya mengurangi dampak sesaat tanpa mengatasi sumber masalahnya.
Hal yang sama berlaku pada perhitungan keberhasilan pembangunan. Keuntungan ekonomi dari pemanfaatan lahan tidak dapat dinilai secara terpisah dari biaya kesehatan, kerusakan ekosistem, dan gangguan aktivitas masyarakat. Jika biaya tersebut terus ditanggung publik, manfaat ekonomi yang terlihat belum tentu mencerminkan keuntungan bersih bagi masyarakat.
Perlindungan lingkungan dengan demikian bukan hambatan bagi pembangunan. Justru, lingkungan yang terjaga merupakan modal ekonomi jangka panjang. Negara perlu memastikan bahwa kegiatan ekonomi berlangsung dengan tanggung jawab yang jelas dan tidak membebankan kerugian kepada masyarakat secara sepihak.
Membenahi Tata Kelola, Mengukur Hasil Pembangunan
Gejolak pasar saham, tekanan harga pangan, dan ancaman karhutla memperlihatkan bahwa persoalan pembangunan tidak cukup diselesaikan melalui kebijakan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri. Ketiganya menuntut kemampuan negara untuk mengantisipasi risiko, mengawasi pelaksanaan, dan mengevaluasi hasil secara terbuka.
Dalam pasar modal, keberhasilan harus tercermin dari transparansi, pengawasan yang kredibel, dan kepastian hukum. Dalam kebijakan pangan, ukurannya adalah ketersediaan barang, kestabilan harga, dan daya beli masyarakat. Sementara itu, dalam penanganan karhutla, keberhasilan harus terlihat dari pencegahan yang efektif, berkurangnya kejadian berulang, dan perlindungan masyarakat serta lingkungan.
Dari ketiga persoalan tersebut, ada empat agenda pembenahan yang perlu menjadi perhatian.
Pertama, reformasi pasar modal harus menyasar persoalan mendasar yang memengaruhi kepercayaan investor. Transparansi kepemilikan saham, keterbukaan informasi, pengawasan perdagangan, dan penegakan hukum perlu diperkuat secara konsisten. Kepercayaan tidak dapat dipulihkan hanya melalui komunikasi yang baik, tetapi harus ditopang oleh perubahan yang dapat diverifikasi.
Kedua, kebijakan pangan harus berorientasi pada hasil yang dirasakan konsumen dan produsen. Pemerintah perlu memperbaiki distribusi, menjaga pasokan, mengendalikan biaya logistik, serta memastikan intervensi tepat sasaran. Evaluasi harus didasarkan pada perkembangan harga di tingkat daerah dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, bukan sekadar jumlah program yang telah dilaksanakan.
Ketiga, pencegahan karhutla harus ditempatkan sebagai prioritas, bukan hanya respons darurat. Pengawasan kawasan rawan, kesiapan penanganan, penegakan hukum, dan pemulihan lingkungan harus berjalan sebagai satu rangkaian. Keberhasilan perlu dinilai dari berkurangnya risiko dan kejadian berulang, bukan hanya kecepatan memadamkan api.
Keempat, setiap program pembangunan harus memiliki target yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, dan mekanisme evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Anggaran yang terserap tidak otomatis berarti masalah terselesaikan. Program yang terlaksana juga belum tentu menghasilkan manfaat sesuai tujuan. Jika hasilnya tidak memenuhi sasaran, pemerintah harus bersedia mengoreksi kebijakan, memperbaiki pelaksanaan, dan menjelaskan kepada publik apa yang perlu diubah.
Agenda tersebut menuntut perubahan cara kerja pemerintahan, dari sekadar memastikan program terlaksana menjadi memastikan masalah benar-benar berkurang.
Koordinasi antarlembaga, keterbukaan informasi, dan pertanggungjawaban tidak boleh berhenti sebagai prinsip administratif. Semuanya harus menjadi instrumen untuk mengukur kinerja dan memperbaiki keputusan.
Tentu, tidak semua gejolak dapat dicegah. Pasar keuangan dipengaruhi dinamika global, harga pangan bergantung pada kondisi produksi dan distribusi, sedangkan karhutla berkaitan dengan faktor alam dan aktivitas manusia. Namun, ketidakpastian bukan alasan untuk mengabaikan kelemahan tata kelola. Justru ketika risiko sulit dihilangkan sepenuhnya, negara harus semakin kuat dalam mengantisipasi dan membatasi dampaknya.
Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Namun, potensi tersebut tidak akan otomatis menghasilkan kemajuan jika institusi tidak bekerja efektif, pengawasan tidak konsisten, dan kebijakan tidak dievaluasi berdasarkan hasil.
Karena itu, kritik terhadap kebijakan tidak semestinya dipandang sebagai penolakan terhadap pembangunan. Kritik justru diperlukan untuk menguji apakah kebijakan sudah tepat, apakah pelaksanaannya efektif, dan apakah manfaatnya sebanding dengan sumber daya yang digunakan.
Pemerintah tidak harus menjanjikan bahwa semua masalah dapat diselesaikan sekaligus. Yang lebih penting adalah menunjukkan kemampuan mengidentifikasi persoalan, menetapkan prioritas, memperbaiki kelemahan, dan mempertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya tentang seberapa cepat ekonomi tumbuh, seberapa tinggi indeks saham bergerak, atau seberapa besar investasi masuk. Keberhasilan juga ditentukan oleh kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, memperoleh pekerjaan yang layak, dan hidup dalam lingkungan yang sehat.
Ketika berbagai alarm berbunyi, Indonesia tidak cukup hanya meredam suara peringatan. Negara harus berani memeriksa apa yang salah, memperbaiki tata kelola, dan membuktikan bahwa kebijakan benar-benar bekerja.
