ASPEK.ID, JAKARTA – Wacana pemangkasan gaji pejabat tinggi negara, termasuk menteri dan anggota DPR, mulai mengemuka di tengah kekhawatiran dampak konflik di kawasan Timur Tengah terhadap stabilitas ekonomi global.
Presiden Prabowo Subianto disebut tengah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif guna menjaga ketahanan fiskal nasional. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penyesuaian gaji pejabat negara sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengatakan pemerintah perlu menyiapkan berbagai skenario menghadapi ketidakpastian ekonomi akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Menurutnya, apabila tekanan terhadap perekonomian global semakin besar, maka langkah penghematan anggaran negara menjadi pilihan yang tidak terelakkan, termasuk meninjau kembali belanja pegawai di level pejabat tinggi negara.
“Efisiensi anggaran dapat dilakukan secara menyeluruh jika situasi ekonomi global semakin menekan. Penyesuaian atau pemotongan gaji pejabat tinggi, termasuk menteri dan anggota DPR, bisa menjadi salah satu opsi yang patut dipertimbangkan,” ujar Herman kepada wartawan, Senin (16/3).
Meski mendukung kajian tersebut, Demokrat menegaskan kebijakan penghematan anggaran tidak boleh berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat. Upaya menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus tetap sejalan dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi domestik serta target pertumbuhan nasional.
Herman menambahkan, keputusan terkait langkah strategis tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden. Pemerintah dinilai memiliki kewenangan menentukan kebijakan paling tepat untuk menghadapi potensi dampak ekonomi dari dinamika geopolitik global.
Sebelumnya, Presiden Prabowo juga menyinggung berbagai kebijakan yang diambil sejumlah negara dalam merespons situasi geopolitik di kawasan Asia Barat. Ia menyebut beberapa negara telah menerapkan langkah penghematan, termasuk memangkas gaji pejabat negara.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah kebijakan pemerintah Pakistan yang melakukan pengurangan gaji bagi anggota kabinet dan parlemen sebagai bagian dari langkah menghadapi tekanan ekonomi saat krisis.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Jumat (13/3/2026). Dalam rapat tersebut, ia menegaskan pemerintah tidak boleh bersikap pasif menghadapi ketidakpastian global.
Menurut Prabowo, meskipun kondisi ekonomi Indonesia saat ini relatif stabil, pemerintah tetap perlu menyiapkan berbagai langkah antisipasi agar tidak terlambat merespons apabila dampak krisis global mulai dirasakan.
Selain efisiensi anggaran, pemerintah juga mempertimbangkan kebijakan pengendalian konsumsi energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM), sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika geopolitik dunia. []
