Direksi BUMN bebas bertanggung jawab atas kerugian perusahaan pelat merah apabila memenuhi sejumlah persyaratan yang tertuang dalam PP baru yang sudah diteken Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Wiodo (Jokowi) baru saja meneken Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2022.
Spesifik pada Pasal 27 ayat 2 disebutkan bahwa setiap anggota direksi BUMN bertanggung jawab penuh atas kerugian perusahaan. Namun, anggota direksi BUMN dapat bebas dari tanggung jawab tersebut apabila memenuhi sejumlah syarat yang tertuang dalam Pasal 27 ayat 2 dalam beleid terbaru itu.
Pertama, direksi BUMN dapat bebas dari tanggung jawab apabila kerugian di BUMN tersebut bukan karena kelalaiannya.
Kedua, direksi BUMN telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud serta tujuan perusahaan BUMN.
Ketiga, direksi BUMN tidak memiliki benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian.
Keempat, direksi BUMN telah mengambil tindakan untuk mencegah kerugian.
Pemerintah menegaskan dalam Pasal 27 ayat 3, bahwasanya atas nama pemerintah, Menteri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota direksi BUMN yang bersalah atas kerugian perusahaan. Nantinya, aturan tersebut akan lebih spesifik dijelaskan dalam aturan turunan yang diatuur dalam peraturan menteri.
Lebih lanjut, dalam PP baru tersebut ditambahkan 1 ayat dalam Pasal 23 terkait dengan pemberhentian direksi yakni terkait dengan tindakan yang melanggaran etika dan kepatutan.
