ASPEK.ID, JAKARTA – Sejumlah proyek di Kementerian Perhubungan dipastikan ditunda akibat anggaran tahun 2020 yang mengalami efisiensi karena alokasi untuk percepatan penanganan Covid-19.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sunadi dalam rapat kerja virtual bersama Komisi V DPR RI di Jakarta mengatakan, di satu sisi Kemenhub melakukan proyek multiyears (tahun jamak) dan sejumlah proyek delayed (ditunda) dan ada yang diefisiensikan.
Menhub merincikan proyek yang dijadikan tahun jamak senilai Rp2,7 triliun, proyek direkomposisi Rp1,2 triliun, proyek tunda Rp4,7 triliun, serta pemotongan perjalanan dinas, honor rapat senilai Rp16 triliun.
“Proyek tahun jamak juga merupakan suatu upaya optimasi belanja modal, di mana tahun ini tidak sekaligus dialokasikan 100 persen, tetapi 75 persen kemudian tahun depan 25 persen,” kata Budi Karya Sumadi, Senin (11/5).
Kemenhub dikatakan Budi Karya juga melakukan perubahan postur anggaran 2020, dari pagu anggaran Rp43 triliun menjadi Rp32 triliun.
Efisiensi dilakukan di Sekretariat Jenderal Rp101,2 miliar, Inspektorat Jenderal Rp35,5 miliar, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Rp232,8 miliar, Direktorat Jenderal Perhubungan Lau Rp1,9 triliun dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Rp2,2 triliun.
Kemudian di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Rp4,7 triliun, Badan Penelitian dan Pengembangan Rp42 miliar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Rp926 miliar dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Rp187,7 miliar.
“Total anggaran Kemenhub tahun 2020 yang dipangkas adalah Rp10,36 triliun, sementara itu juga terdapat revisi target belanja, di antaranya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp71,72 triliun dan Badan Layanan Umum (BLU) Rp1,98 miliar,” jelasnya.
