ASPEK.ID, JAKARTA – PT Hutama Karya (Persero) membutuhkan dana sebesar Rp80,5 triliun untuk pembangunan proyek Tol Trans Sumatera Tahap I.
Hal itu dikatakan oleh Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (17/11).
Budi Harto menyebut bahwa, kekurangan pendananaan itu dengan asumsi Hutama Karya mendapatkan dukungan Badan Layanan Umum (BLU) yang akan dibentuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp19 triliun dalam 4 tahun.
Adapun kebutuhan pendanaan Tol Trans Sumatera Tahap I, baik di 5 ruas tol sudah beroperasi sepanjang 513 kilometer dan 8 ruas tol dalam proses konstruksi sepanjang 643 kilometer itu mencapai Rp152 triliun.
Kemudian, sebagaimana dilansir laman Antara, ada dukungan konstruksi Rp15 triliun sehingga total seluruhnya untuk tahap I mencapai Rp168,24 triliun.
“Kekurangannya adalah Rp80,5 triliun. Ini kami harap bisa kami terima awal 2023 karena fisiknya 2022 akhir akan selesai,” kata Budi Harto.
Kemudian agar aliran kas BUMN ini aman hingga 2023, Hutama Karya membutuhkan na Rp3 triliun, dengan catatan proyeksi keuangan merugi karena depresiasi hingga tahun 2029.
Pemerintah sendiri telah mengeluarkan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2020 untuk Hutama Karya sebesar Rp3,5 triliun dari alokasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang masih ditunggu.
Selanjutnya pada tahun 2021, BUMN Karya ini juga akan mendapatkan PMN sebesar Rp6,2 triliun.
“Kalau Rp6,2 triliun ini terlalu kecil, mohon dukungan bapak ibu Komisi XI sehingga aktivitas kami di lapangan bisa kontiyu dan kalau PMN ini terlambat, kami harus menggunakan bridging dari bank,” tandasnya.
![[Foto] Melihat Tol Terpanjang RI dari Udara](https://aspek.id/wp-content/uploads/2019/11/JTTS-4-Hutama-Karya-350x250.jpeg)
