ASPEK.ID, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Adang Daradjatun menyatakan bahwa perlu adanya peningkatan anggaran Badan Narkotika Nasional (BNN)
Hal itu mengingat peran yang dijalankan BNN sangat penting dalam memberikan rehabilitasi dan pelatihan terhadap para pelaku narkoba.
Hal tersebut disimpulkannya berdasarkan hasil kunjungannya ke Pusat Rehabilitasi Narkoba di Lido, Jawa Barat beberapa waktu lalu.
“Tapi yang pasti kemarin kita ingin sekali BNN yang berhubungan dengan APBN-nya itu harus ditambah. Lebih lagi kemarin kita ke Lido, melihat bagaimana kegiatan-kegiatan laboratorium lalu bagaimana melakukan pendidikan terhadap korban narkoba. Jadi sangat membutuhkan dukungan anggaran,” kata Adang di Denpasar, Bali, dalam keterangan yang dikutip, Senin (12/4).
Di sisi lain banyak yang menilai, BNNP Bali tidak memiliki tindakan inisiasi terhadap seluruh persoalan peredaran narkoba di Bali. Sehingga tak salah jika kemudian ada tanggapan untuk meleburkannya dengan kepolisian.Menanggapi hal tersebut, Adang mengajak untuk bersikap objektif dengan membiarkan kedua lembaga baik itu Kepolisian maupun BNNP Bali sama-sama menindak pelaku narkoba.
Menanggapi hal tersebut, Adang mengajak untuk bersikap objektif dengan membiarkan kedua lembaga baik itu Kepolisian maupun BNNP Bali sama-sama menindak pelaku narkoba.
Politisi Fraksi PKS ini berharap, ke depannya peran aparat penegakan hukum yang ada di Bali baik itu Kepolisian, BNNP Bali, dan Kejaksaan agar dapat terus bekerja sama secara terintegrasi untuk mewujudkan kinerja masing-masing lembaga yang semakin baik, dengan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Bali, juga bagi para wisatawan.
Berbeda dengan Adang, Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Suding menilai BNNP Bali memang tidak memiliki tindakan yang konkret dalam penanganan pencegahan peredaran Narkoba di Indonesia, sehingga wajar jika ada wacana peleburan BNNP Bali dengan Kepolisian.
“Ya memang kita juga merasa hampir tidak ada tindakan konkret, dilakukan oleh BNNP Bali dalam konteks untuk pencegahan dan pemberantasan masalah narkoba dan kewenangan itu ada pada institusi ini sebagai leading sektor, kalau memang dalam konteks itu yang bersangkutan itu tidak melaksanakan tugasnya dengan baik saya kira perlu dipikirkan ulang bagaimana agar BNNP Bali ini bisa dilebur saja masuk di institusi kepolisian, agar peredaran narkobanya bisa lebih efektif. Makanya kita beri dukungan penuh kepada Kapolda Bali,” katanya.
Pada kesempatan itu, Kapolda Bali Putu Jayan Danu Putra berharap, dirinya bisa mewujudkan dan menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Komisi III DPR RI, utamanya terkait dengan Narkoba.
“Mengingat Narkoba adalah masalah bersama,” ucapnya.
