Menanggapi adanya empat ribu dosis vaksin AZ yang kedaluwarsa di Kudus, Jawa Tengah, Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah agar segera bertindak dengan mengklarifikasi isu tersebut.
Dirinya tidak ingin kerja target pencapaian vaksinasi sebanyak 70 persen hingga akhir tahun ini rusak akibat kesan pemerintah yang tidak sungguh-sungguh.
“Kejadian ini diakibatkan lambatnya distribusi vaksin dari provinsi ke kabupaten. Belum jelas apa yang menjadi kendala. Namun, kalau vaksinnya kedaluwarsa, tentu sangat disayangkan. Masalahnya, masih banyak daerah sekarang yang berjibaku meminta kuota vaksin. Semuanya belum bisa dipenuhi. Ketersediaan vaksin juga terbatas. Masih harus menunggu dari negara produsen.” terang Saleh dalam rilisnya, Kamis (4/11/2021).
Menurut Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR RI itu, sukses atau tidaknya vaksinasi ini adalah tanggung jawab Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Baca Juga: Stok Vaksin COVID-19 di Daerah 47 Juta Dosis
Sehingga, ia meminta Kemenkes mendorong serta memantau distribusi vaksin, tidak hanya di Kudus, namun juga di berbagai daerah di Indonesia. Jika nantinya ditemukan kendala, maka Kemenkes harus turun tangan.
“Kalaupun kendala ada di daerah, tetapi Kemenkes RI tetap diminta bertanggung jawab. Karena itu, kemenkes juga harus turun ke bawah. Berikan supervisi dan bantuan yang diperlukan.” ungkapnya.
Jika memang vaksin tersebut terbukti kedaluwarsa, Saleh menyatakan harus segera diamankan dan tidak boleh digunakan. Kemudian, pemerintah harus segera mengirimkan vaksin pengganti.
Baca Juga: Indonesia Peringkat 5 Dunia Vaksinasi Covid-19 Terbanyak
Akan tetapi, bila masih ada masa tenggang (grace priode), maka perlu dipelajari secepatnya, apakah masih bagus untuk disuntikkan atau tidak.
“Kalau sudah tidak bagus lagi, jangan disuntikkan. Masyarakat harus mendapat vaksin yang terbaik. Yang perlu ditekankan, kasus seperti ini jangan sampai terulang lagi,” tutupnya.
