Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mendukung keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PP Muhammadiyah yang menolak politik identitas pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Menurutnya, tak hanya PBNU dan Muhammadiyah, tetapi banyak organisasi masyarakat (ormas) yang juga dapat mendorong kontestasi 5 tahunan ini mengedepankan politik rasional.
“Saya kira bagus sekali, memang kan di kita itu selain partai juga ada kelompok strategis masyarakat terutama ormas-ormas. Oleh karena itu, sebaiknya memang semua ormas juga mengadakan pertemuan bersama untuk mencegah terjadinya polarisasi dan pembelahan masyarakat,” katanya di Istana Wapres, Kamis (25/5/2023).
Orang nomor dua di Indonesia itu menilai bahwa menjaga keutuhan bangsa dari ancaman polarisasi menjadi peran dari seluruh pihak baik pemerintah hingga masyarakat.
“Ya, saya harap supaya [upaya] ini terus dijaga bangsa ini, peran dari pada kelompok strategis masyarakat ormas itu saya kira menjadi penting untuk dilakukan,” pungkas Ma’ruf.
PBNU dan PP Muhammadiyah menilai polarisasi dalam kontes politik yang mengarah pada politik identitas dapat membahayakan. Politik identitas dapat mendorong terjadinya perpecahan dalam masyarakat.
Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf atau yang akrab disapa Gus Yahya berharap visi tentang agenda untuk bangsa serta komitmen untuk menjalankan kompetisi dijalankan secara lebih bermoral.
“Kami memandang bahwa politik identitas ini, politik yang mengedepankan identitas kelompok-kelompok primordial ini berbahaya bagi integritas masyarakat secara keseluruhan karena itu akan mendorong perpecahan di dalam masyarakat,” tuturnya usai pertemuan di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (25/5/2023).
