ASPEK.ID, JAKARTA – Pemerintah terus mematangkan langkah untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan bahan bakar minyak (BBM). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan empat strategi utama yang saling terintegrasi demi memperkuat kemandirian energi nasional.
Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, mewakili Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa salah satu fokus utama pemerintah adalah menekan tingginya impor LPG yang masih mendominasi kebutuhan domestik.
Salah satu strategi kunci yang disiapkan adalah hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) sebagai substitusi LPG.
“Ini akan menjadi substitusi atau pengganti untuk LPG di mana kita saat ini masih impor,” terang Tri Winarno dalam keterangannya yang dikutip Jumat (6/2).
Tri mengungkapkan, kebutuhan LPG nasional saat ini mencapai sekitar 8 juta ton per tahun, dengan lebih dari 6 juta ton masih bergantung pada impor. Menurutnya, pemanfaatan DME berpotensi signifikan dalam menekan ketergantungan tersebut.
“Dengan DME dapat mensubstitusi daripada LPG,” tegas Tri.
Strategi kedua yang dijalankan pemerintah adalah pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga. Beberapa proyek strategis yang tengah dikembangkan antara lain jaringan pipa transmisi Cirebon–Semarang (Cisem) serta Dumai–Sei Mangkei (Dusem), yang diharapkan mampu memperluas akses energi gas domestik secara lebih efisien.
Langkah ketiga adalah peningkatan produksi LPG dari lapangan gas nasional guna mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dalam negeri.
Sementara itu, untuk menekan impor BBM, pemerintah juga mendorong peningkatan kapasitas kilang minyak dalam negeri. Salah satu proyek yang telah berjalan adalah Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan dengan kapasitas produksi mencapai 360 ribu barel per hari.
“4 stargeti ini saling melengkapi dalam memperkuat kemandirian energi dan ketahanan nasional,” tandas Tri. []
