ASPEK.ID, JAKARTA – Jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Jakarta Utara masih tinggi. Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat lebih dari 22 ribu anak belum mengenyam pendidikan.
Ketua Tim Kerja PAUD dan Kesetaraan BPMP DKI Jakarta, Heni Mulyani, mengatakan angka tersebut menjadi tantangan serius yang harus ditangani bersama.
“Kondisi ini menjadi tantangan bersama dan harus ditangani secara lintas sektoral,” kata Heni Mulyani, Rabu (29/4).
Ia menegaskan persoalan anak tidak sekolah bukan hanya isu pendidikan semata, tetapi juga berkaitan erat dengan masalah sosial.
“Karena bukan semata isu pendidikan, melainkan persoalan sosial yang krusial,” sambungnya.
Heni menjelaskan pemerintah kini menerapkan kebijakan wajib belajar 13 tahun. Program ini mencakup tambahan satu tahun pendidikan prasekolah (PAUD).
“Tambahan satu tahun bukan di atas, tetapi di bawah, yakni satu tahun prasekolah atau PAUD yang kini menjadi bagian dari wajib belajar,” katanya.
Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan tanpa terkecuali.
“Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan harus hadir memastikan hak tersebut terpenuhi,” ujar Heni.
Sementara itu, Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat mengakui masih besarnya tantangan di sektor pendidikan di wilayahnya, terutama terkait tingginya angka anak tidak sekolah.
“Tidak ada yang bisa bekerja sendiri dan semua harus bergerak bersama sesuai fungsi dan kewenangannya,” kata dia.
Pemkot Jakarta Utara, lanjut Hendra, telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menekan angka tersebut. Mulai dari penguatan sinergi lintas sektor, pemutakhiran data ATS, hingga pendekatan persuasif kepada masyarakat.
Selain itu, peran Bunda PAUD dan keterlibatan masyarakat juga dioptimalkan agar anak-anak yang putus sekolah dapat kembali mengenyam pendidikan. []
