ASPEK. ID, SABANG – Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Agus Chusaini mengungkap bencana banjir dan longsor pada akhir 2025 masih memengaruhi kenaikan harga sejumlah komoditas yang menjadi pendorong tingginya inflasi di Provinsi Aceh. Kenaikan harga cabai dan makanan jadi, khususnya nasi dengan lauk, menjadi faktor yang terus memberikan tekanan terhadap inflasi daerah tersebut.
Berdasarkan data Oktober 2026, inflasi tahunan (year-on-year/yoy) Aceh mencapai 5,05%. Angka tersebut menempatkan Aceh sebagai provinsi dengan inflasi tertinggi di Pulau Sumatera, meskipun posisinya sudah tidak lagi menjadi yang tertinggi secara nasional.
Sementara isecara bulanan (month-to-month/mtm), inflasi Aceh tercatat sebesar 0,13%.
Bencana alam merusak jalur distribusi dan lahan produksi. Agus mengatakan hal ini menjadi tantangan dalam menjaga tingkat inflasi berada di dalam target.
Agus Chusaini menambahkan, saat ini pihaknya terus melakukan perbaikan yang diperlukan untuk mempercepat pemulihan.
“Perbaikan sudah dilakukan, perbaikan Jalan juga sudah dilakukan, Kemudian jembatan juga sudah. Hanya untuk jembatan itu, Belum semuanya permanen, masih dalam bentuk sementara yang tentu kapasitasnya lebih kecil. Jalan pun masih ada yang jalan, yang mungkin belum seperti yang sebelum terjadi bencana, sehingga itu juga mempengaruhi distribusi,” kata Agus dalam FGD BI dengan awak media di Sabang, Aceh, dikutip Sabtu (7/11/2026).
Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan masih menjadi persoalan utama dalam pengendalian inflasi di wilayah tersebut.
Menurut Agus, nasi dengan lauk merupakan salah satu komoditas yang secara konsisten menyumbang inflasi. Persoalannya, ketika harga makanan tersebut sudah mengalami kenaikan, penurunannya cenderung sulit terjadi.
“Penyebabnya biasa, cabai, kemudian nasi dengan lauk. Baik mtm maupun yoy-nya nasi dengan lauk selalu menjadi penyebab inflasi, karena karakter dari nasi dan lauk itu. Teman-teman saya sampaikan, kalau dia sudah naik lupa turun,” sambungnya.
Selain makanan jadi, komoditas cabai juga menjadi perhatian BI. Menariknya, Aceh merupakan salah satu daerah penghasil cabai, tetapi kondisi tersebut tidak selalu menjamin stabilitas harga di pasar.
Agus menjelaskan, ketika produksi dan pasokan cabai melimpah, harga di tingkat konsumen cenderung rendah. Namun, ketika ketersediaannya berkurang, kenaikan harga dapat berlangsung cukup tajam dan memicu gejolak inflasi.
“Jadi ini penyebab inflasi di kita. Kita produsen cabai, tapi ketika cabai nggak ada, inflasinya tinggi di kita. Karena waktu ada cabai harga di kita sangat rendah, ketika naik jadi inflasinya bergejolak,” jelasnya disalin dari CNBC Indonesia l.
Untuk mengantisipasi tekanan harga, BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat.
TPID memiliki sejumlah tugas, mulai dari menghimpun perkembangan data harga dan pasokan, menyusun rekomendasi kebijakan, hingga menjalankan berbagai program intervensi untuk mengatasi persoalan inflasi di daerah.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Program tersebut mencakup tujuh strategi utama. Pertama, meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan Good Agriculture Practice (GAP).
Kedua, memperkuat pengelolaan pascapanen melalui hilirisasi serta meningkatkan kapasitas kelembagaan petani dan BUMD. Ketiga, memperkuat peran off-taker atau pihak yang menyerap hasil produksi petani.
Selanjutnya, program tersebut juga mencakup optimalisasi Kerja Sama Antardaerah (KAD), penguatan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), penyelenggaraan operasi pasar dan pasar murah, serta penguatan neraca pangan melalui digitalisasi dan integrasi data antarlembaga.
Koordinasi dan komunikasi antarpemangku kepentingan juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
Di tengah tekanan inflasi, BI melihat perkembangan ekonomi Aceh masih menunjukkan kinerja yang relatif positif.
Agus memperkirakan pertumbuhan ekonomi Aceh pada kuartal III-2026 berpotensi mengalami perlambatan dibandingkan periode sebelumnya. Meski demikian, penurunan tersebut diperkirakan tidak terlalu dalam.
Pada kuartal II-2026, ekonomi Aceh tercatat tumbuh 4,86%, meningkat dibandingkan pertumbuhan kuartal I-2026 sebesar 4,09%.
Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh sektor perdagangan, konstruksi, dan pertanian. Sektor pertanian sendiri memberikan kontribusi sebesar 1,05% terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh.
BI menilai pemulihan ekonomi Aceh mulai menunjukkan perkembangan setelah wilayah tersebut menghadapi bencana pada akhir 2025.
