Holding BUMN Infrastruktur akan Matikan Bisnis Rakyat

ASPEK.ID, JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan bahwa terancamnya pembentukan holding BUMN bidang infrastruktur diakibatkan oleh kekhawatiran akan dominasi dan tergusurnya kontraktor swasta kecil. 

“Ada pertimbangan-pertimbangan mengenai kecilnya peluang terbentuknya holding infrastruktur, karena saling berbenturan mengingat BUMN Karya ini bisnisnya mirip-mirip,” ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di Jakarta, Jum’at (22/11/2019).

Arya juga menambahkan bahwa jika holding BUMN karya tersebut jadi terbentuk dikhawatirkan malah mendominasi dan kontraktor-kontraktor swasta kecil mengeluh.

“BUMN itu sebagai trigger pembangunan, bukan untuk mematikan bisnis-bisnis rakyat,” katanya dilansir laman Antara.

Terkait rencana pembentukan holding-holding lainnya seperti holding perbankan, holding jasa keuangan, holding pertahanan, holding penerbangan, dan bahkan holding pelabuhan, menurut Arya hal tersebut masih memungkinkan untuk terbentuk.

“Masih sangat memungkinkan karena dilihat dari kategori, sektor dan model bisnisnya,” ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, pembentukan perusahaan induk bidang infrastruktur dari sejumlah perusahaan pelat merah terancam gagal, meski saat ini konsep (holding) tinggal menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo.

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menyebut, Kementerian BUMN saat ini dikatakannya sedang mengkaji ulang rencana pembentukan holding tersebut.

“(Holding BUMN Karya) lagi dikaji. Kecil kemungkinan dan banyak pertimbangannya,” kata Arya di Kementerian BUMN di Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Sebelumnya, PT Hutama Karya (Persero) dipersiapkan menjadi induk dari holding BUMN Infrastruktur yang akan diisi antara lain oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Yodya Karya (Persero) dan PT Indra Karya (Persero).