ASPEK.ID, LONDON – Andy Burnham resmi dilantik sebagai Perdana Menteri (PM) Inggris setelah menerima mandat dari Raja Charles III di Istana Buckingham. Penunjukan anggota parlemen dari daerah pemilihan Makerfield itu menandai pergantian pemimpin pemerintahan Inggris yang ketujuh dalam kurun satu dekade terakhir.
Mengutip CNBC International, Selasa (21/7), Burnham menjadi Perdana Menteri Inggris ke-59 menggantikan Sir Keir Starmer yang mengundurkan diri. Starmer mundur setelah diterpa serangkaian persoalan, mulai dari kontroversi penunjukan staf, pembalikan sejumlah kebijakan, hingga merosotnya dukungan Partai Buruh dalam pemilu lokal.
Burnham melenggang tanpa pesaing dalam pemilihan pemimpin Partai Buruh sehingga langsung ditetapkan sebagai pengganti Starmer.
Dalam pidato perdananya sebagai kepala pemerintahan, mantan Wali Kota Greater Manchester itu menegaskan akan melakukan perubahan besar terhadap arah politik dan ekonomi Inggris. Langkah tersebut diambil di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi Inggris yang diperkirakan hanya mencapai 0,8% pada 2026.
“Kami akan menjadikan momen ini sebagai pemutus sirkuit bagi Inggris, menghadirkan model politik baru dan model ekonomi baru,” ujar Burnham dalam pidatonya di London.
Ia mengatakan pemerintah akan membangun model ekonomi yang menempatkan kebutuhan pokok masyarakat di bawah kendali publik yang lebih kuat agar harganya lebih terjangkau.
“Membangun ekonomi baru di mana kita menempatkan kebutuhan pokok kehidupan kembali di bawah kendali publik yang lebih kuat agar harganya terjangkau kembali, mengindustrialisasi ulang Inggris menggunakan pengadaan publik untuk mendukung industri Inggris,” katanya.
Salah satu kebijakan yang disiapkan Burnham adalah mempercepat eksplorasi minyak dan gas di ladang-ladang berlisensi di kawasan Laut Utara. Langkah itu diharapkan dapat menekan biaya energi yang selama ini membebani masyarakat.
Berdasarkan estimasi independen yang dihimpun Parlemen Inggris, pengeboran baru tersebut berpotensi meningkatkan produksi energi domestik hingga sekitar 7,5 miliar barel setara minyak.
Kebijakan itu diambil ketika Inggris berupaya menyeimbangkan target net-zero carbon dengan kebutuhan menjaga pasokan energi berbiaya rendah guna mendorong pemulihan ekonomi.
Menjelang pelantikannya, prospek kepemimpinan Burnham yang dinilai memiliki pandangan politik lebih kiri dibandingkan Starmer sempat memicu gejolak di pasar obligasi pemerintah Inggris (gilts). Namun, kekhawatiran investor mulai mereda setelah Burnham mengisyaratkan akan menunjuk Shabana Mahmood sebagai Menteri Keuangan (Chancellor).
“Dua bulan lalu, pasar Inggris terkejut dengan prospek pemimpin baru Partai Buruh Andy Burnham menjadi perdana menteri. Hari ini, kedatangannya di Downing Street hanya ditanggapi dengan sedikit kebingungan,” kata ekonom ING James Smith.
Ia menilai premi risiko di pasar obligasi masih terkendali.
“Sebagian besar investor yang saya ajak bicara tidak mengharapkannya mengguncang keadaan tahun ini, meskipun ada kekhawatiran mengenai arah kebijakan fiskal dalam jangka panjang,” ujarnya. []
