Belanja Sumsel dan Sultra Paling Rendah Saat Corona, Jakarta Tertinggi

ASPEK.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencatat realisasi belanja anggaran Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi yang terendah di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

Sementara itu, realisasi belanja anggaran Provinsi tertinggi ada di Provinsi DKI Jakarta.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa momentum untuk meningkatkan belanja pemerintah di tiap provinsi agar ekonomi kembali pulih, momentumnya ada di bulan Juli, Ahustus dan September.

Untuk itu, Presiden meminta pada para Gubernur agar rem dan gasnya ini diatur dan jangan sampai tidak terkendali.

“Kalau kita enggak bisa mengungkit di kuartal ketiga, jangan berharap kuartal keempat akan bisa, sudah. Harapan kita hanya ada di kuartal ketiga, Juli, Agustus, dan September,” kata Presiden saat memberikan arahan kepada para Gubernur se-Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7).

Hal itu, menurut Presiden, akan menaikkan konsumsi domestik atau rumah tangga yang di kuartal kedua ini turun. Ia juga mengingatkan, uang Pemda yang ada di bank itu masih Rp170 triliun.

Berikut ini adalah data belanja tiap provinsi:

1. DKI (Jakarta), 45 persen;
2. Nusa Tenggara Barat, 44 persen;
3. Sumatra Barat, 44 persen;
4. Gorontalo, 43 persen;
5. Kalimantan Selatan, 43 persen;
6. Bali, 39 persen;
7. Kalimantan Tengah, 38 persen;
8. Banten, 37 persen;
9. Kepulauan Riau, 35 persen;
10. Sulawesi Selatan, 34 persen;
11. Lampung, 32 persen;
12. Papua Barat, 32 persen;
13. Kalimantan Utara, 31 persen;
14. Bangka Belitung, 31 persen;
15. Kalimantan Timur, 31 persen;
16. Jawa Timur, 30 persen;
17. Sulawesi Utara, 29 persen;
18. Jambi, 28 persen;
19. Bengkulu, 27 persen;
20. Sulawesi Tengah, 27 persen;
21. DIY (D.I. Yogyakarta), 27 persen;
22. Jawa Tengah, 27 persen;
23. Riau, 27 persen;
24. Sumatra Utara, 25 persen;
25. Jawa Barat, 24 persen;
26. Sulawesi Barat, 24 persen;
27. Aceh, 23 persen;
28. Kalimantan Barat, 22 persen;
29. Maluku, 21 persen;
30. Nusa Tenggara Timur, 21 persen;
31. Maluku Utara, 17 persen;
32. Papua, 17 persen;
33. Sulawesi Tenggara, 16 persen; dan
34. Sumatra Selatan, 16 persen.