Jokowi telah memilih Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono sebagai calon panglima TNI untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang segera pensiun. Yudo akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan Komisi I DPR. Kalau dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan, Jokowi akan melantik Yudo sebagai panglima TNI. Dia akan menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang akan pensiun pada 1 Januari 2023.
Berapa gaji Yudo sebagai panglima TNI? Gaji anggota TNI tak ditentukan oleh jabatannya, melainkan pangkatnya. Gaji anggota TNI diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 16/2019 tentang Perubahan Kedua Belas atas PP 28/2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia.
Dalam PP yang ditandatangani Jokowi tersebut, gaji seorang jenderal, laksamana, dan marsekal sebesar Rp5.238.200 hingga Rp5.930.800. Yudo merupakan seorang laksamana. Selain gaji pokok, Yudo menerima tunjangan.
Tunjangan anggota TNI diatur dalam Peraturan Presiden (Perpes) 102/2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Dalam pasal 6 Perpres 102/2018 disebutkan: “Panglima Tentara Nasional Indonesia yang mengepalai dan memimpin Tentara Nasional Indonesia diberikan tunjangan kinerja sebesar 150 persen (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja kelas jabatan 17 (tujuh belas) di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.”
Dalam lampiran Perpres tersebut, dijelaskan kelas jabatan 17 menerima tunjangan sebesar Rp29.085.000. Yudo menerima tunjangan Rp43.267.500/bulan atau 150 persen dari Rp29.085.000.
Menurut pasal 50 UU 34/2004 (UU TNI), setiap anggota TNI menerima berbagai fasilitas. Untuk kebutuhan dasar, anggota TNI menerima perlengkapan perseorangan dan pakaian seragam dinas. Untuk perawatan dan layanan kedinasan, anggota TNI menerima penghasilan yang layak; tunjangan keluarga; perumahan/asrama/mess; rawatan kesehatan; pembinaan mental dan pelayanan keagamaan; bantuan hukum; asuransi kesehatan dan jiwa; tunjangan hari tua; serta asuransi penugasan operasi militer.
Untuk keluarga, mereka juga memperoleh rawatan kesehatan, pembinaan mental dan pelayanan keagamaan, serta bantuan hukum.
