ASPEK.ID, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan langkah pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang mulai mengambil sebagian saham perusahaan aplikator ojek online (ojol).
Langkah ini disebut menjadi salah satu strategi untuk menekan potongan komisi yang selama ini dibebankan kepada pengemudi ojol.
Menurut Dasco, pemerintah menargetkan potongan tersebut bisa turun menjadi hanya 8 persen dari sebelumnya berada di kisaran 10 hingga 20 persen.
“Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Tadinya 20 atau 10 persen ini sehingga aplikator hanya akan mengambil delapan persen dari yang dikumpulkan,” kata Dasco usai menerima audiensi aliansi serikat buruh di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (1/5).
Ia menjelaskan, dengan masuknya pemerintah sebagai pemegang saham, kebijakan di dalam perusahaan aplikator akan disesuaikan secara bertahap, termasuk terkait sistem kemitraan dengan pengemudi.
Meski begitu, Dasco menyebut pembahasan terkait status hubungan kerja antara pengemudi dan aplikator masih dalam tahap simulasi.
“Organisasi-organisasi kawan-kawan ojol ini tetap akan diajak ngomong, akan diajak berembuk,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dasco mengatakan kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin memastikan keberlangsungan usaha sekaligus perlindungan tenaga kerja.
Ia menyebut pemerintah siap membantu perusahaan yang mengalami kesulitan, bahkan membuka peluang untuk mengambil alih demi menjaga lapangan kerja.
Sebelumnya, Prabowo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur pemangkasan potongan pendapatan aplikator ojol menjadi maksimal 8 persen.
“Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya saat peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional, Jakarta.
Menurut Prabowo, kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk keberpihakan kepada para pengemudi ojol yang selama ini bekerja keras di jalan.
Ia menilai skema pembagian pendapatan yang berlaku saat ini masih belum sepenuhnya adil bagi para driver. []
