ASPEK.ID, JAKARTA – Badan usaha milik negara (BUMN) akan diarahkan untuk memperkuat tiga prioritas strategis pemerintah, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan sumber daya manusia.
Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria mengungkapkan, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dipastikan akan memfokuskan bisnisnya pada aktivitas midstream dan downstream migas.
Menurutnya, transformasi model bisnis PGN tersebut menjadi bagian dari penataan ulang peran BUMN agar lebih relevan dengan kebutuhan strategis negara.
“BUMN akan mendukung realisasi tiga fokus utama pemerintah dalam program strategis. Di sektor energi, seperti PGN, akan bergerak di bisnis midstream dan downstream, bukan upstream lagi,” ujar Dony dalam keterangan tertulis, Jumat (30/1).
Dony menjelaskan, penguatan ketahanan energi juga diarahkan untuk menekan impor dan subsidi LPG. Karena itu, PGN akan terus memperluas pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas). Tahap awal pembangunan gas kota dimulai di Batam.
“Trial pembangunan jaringan gas rumah tangga dilakukan di Batam. Setelah itu akan berlanjut ke empat kota lainnya,” ujarnya.
PGN selama ini telah mengembangkan jaringan gas rumah tangga di berbagai daerah. Hingga akhir 2025, lebih dari 821.000 rumah tangga di 18 provinsi dan 74 kota/kabupaten telah tersambung jargas. Selain itu, PGN mengoperasikan lebih dari 33.500 km pipa transmisi dan distribusi gas bumi, termasuk sekitar 19.700 km khusus jaringan gas rumah tangga.
Untuk mempercepat pengurangan impor LPG, Danantara juga mendorong pengembangan dimetil eter (DME) sebagai alternatif LPG bagi rumah tangga.
“Kami sudah menyiapkan program DME untuk menggantikan LPG yang sebagian besar impor. Groundbreaking proyek DME segera dilakukan pada akhir Januari atau awal Februari 2026 ini,” kata Dony.
Data Kementerian ESDM menunjukkan konsumsi LPG nasional pada 2026 diperkirakan mencapai 10 juta metrik ton (MT), sementara kapasitas produksi domestik hanya 1,3–1,4 juta MT per tahun.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan defisit sekitar 8,6 juta MT dipenuhi melalui impor, sehingga program substitusi energi menjadi sangat krusial. []
