ASPEK.ID, JAKARTA – CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani menargetkan proses pemangkasan jumlah badan usaha milik negara (BUMN) dapat dirampungkan pada 2026.
“Tadi kami menyampaikan rencana tahun 2026, termasuk penyesuaian dari jumlah BUMN,” ujar dia usai rapat tertutup bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/2), dikutip dari Antara.
Dalam rapat yang berlangsung kurang dari dua jam tersebut, Rosan menjelaskan pembahasan mencakup langkah-langkah penyesuaian jumlah BUMN, program-program Danantara sepanjang 2026, serta proyek-proyek yang akan dieksekusi pada tahun tersebut.
“Juga bagaimana rencana untuk mencapai target pada 2026,” katanya.
Secara terpisah, Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria menyampaikan bahwa pada 2025 Danantara telah melakukan impairment atau penurunan nilai tercatat aset yang nilainya melebihi kemampuan pemulihan.
“Setelah pembukuan dirapikan, bisnisnya kami restrukturisasi, termasuk penurunan utang,” ujar Dony.
Selanjutnya, Danantara memasuki fase konsolidasi bisnis melalui penggabungan (merger) BUMN. BUMN yang dilebur merupakan entitas yang dinilai tidak efektif, baik karena skala usaha terlalu kecil maupun mengalami kerugian.
“Misalnya ada BUMN air minum atau travel agent yang kecil skalanya, logistik tapi kecil. Itu yang kami pangkas, termasuk yang selama ini rugi,” kata Dony.
Meski demikian, ia menegaskan Danantara tetap membuka peluang pembentukan BUMN baru apabila terdapat potensi industri besar yang belum memiliki entitas BUMN.
“Kalau industrinya berkembang, tentu kita harus mengikuti,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan optimistis pengurangan jumlah BUMN dari sekitar 1.000 menjadi sekitar 200 entitas usaha dapat meningkatkan rasio profitabilitas BUMN, khususnya rasio laba terhadap total aset (return on assets/ROA).
Presiden mengatakan telah memberikan arahan kepada CEO Danantara untuk melaksanakan rasionalisasi tersebut serta mengoperasikan BUMN dengan standar bisnis internasional.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing global BUMN. []
