Setelah tertunda selama dua tahunnlamanya karena wabah Covid-19, Persidangan Ke-42 General Border Committee (GBC) RI-Malaysia digelar pada 8 – 9 Agustus 2022 di Kuala Lumpur, Malaysia.
Delegasi Indonesia diketuai oleh Menteri Pertahanan Prabowo bersama delegasi dari lintas Kementerian/Lembaga di bawah forum General Border Committee yang terdiri dari KASUM Panglima TNI (mewakili Ketua HLC), Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri (Ketua SOSEK Indonesia), ASOPS Kapolri (Ketua JPCC) dan ASOPS Panglima TNI (Ketua JKLB dan COCC).
“Melalui sidang Ke-42 GBC Malindo ini, kedua negara melaporkan dan mengevaluasi laporan kemajuan bersama forum-forum dibawah GBC, baik dibidang Operasi maupun Non Operasi, termasuk hasil-hasil dari Pertemuan Kelompok Kerja yang salah satunya adalah Sosek Malindo”, ujar Safrizal Dirjen Bina Adwil di sela-sela persidangan.
Sidang ini membahas beberapa agenda penting terkait dengan program-program pembangunan Kawasan Perbatasan. Salah satunya adalah pembahasan untuk menyepakati review Border Crossing Agreement (BCA) dan Border Trade Agreement (BTA) untuk dapat ditandatangani pada tahun 2022/2023 atau sebelum pelaksanaan Persidangan GBC tahun depan.
“Masa transisi pandemi covid-19 ininharus menjadi momentum untuk memperkuat kembali forum-forum dibawah GBC, khususnya kegiatan yang mendukung pembangunan perbatasan yang berbanding lurus dengan agenda pemulihan ekonomi nasional”, lanjut Safrizal.
Dalam persidangan tersebut, Forum JKK/KK Sosek Malindo melaporkan bahwa pada 2021 telah terlaksana Persidangan Khas/Khusus JKK/KK Sosek Malindo sebagai salah satu upaya dalam mempererat hubungan kedua negara dan menjaga komunikasi dalam bidang Kerjasama sosio ekonomi Indonesia-Malaysia sebelum pelaksanaan Persidangan Ke-38 JKK/KK Sosek Malindo nantinya.
Selain itu, dilaporkan juga terkait dengan telah selesainya pemotongan bukit G127 Entikong (Indonesia) – Tebedu (Malaysia) dan pelaksanaan Fun Bike Tour de Malindo Tahun 2019 dengan rute Lundu, Sarawak, Malaysia – PLBN Aruk – Sambas – Singkawang Kalimantan Barat, Indonesia.
“Dalam pandangan kami Forum General Border Committee dalam prospek kedepannya akan turut menentukan pembahasan kerjasama perbatasan sosial ekonomi kedua negara pasca penandatanganan Defence Cooperation Agreement, oleh karenanya penting untuk terus melihat entitas ini melalui perspektif multi-approach ,” tegas Safrizal.
Di samping persidangan, turut dilakukan pula penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Menhan RI dan Menhan Malaysia.
“Kita semua tentunya berharap bahwa forum ini tidak sekedar menjadi seremoni rutin tahunan, namun harus juga dapat menjadi instrumen pemetaan di kawasan perbatasan kedua negara Indeonesia-Malaysia sekaligus menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang ada”, pungkas Safrizal.
