Jakarta – Memiliki rumah kini semakin terasa seperti kemewahan bagi masyarakat kelas menengah. Bukan semata karena harga rumah melonjak tinggi, tetapi karena pendapatan harus dibagi untuk semakin banyak kebutuhan, mulai dari cicilan, biaya sekolah, transportasi, hingga kebutuhan sehari-hari.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan, persoalan utama perumahan yang dihadapi kelas menengah saat ini adalah keterjangkauan.
“Masalah perumahan bukan semata-mata lonjakan harga. Masalah utamanya adalah keterjangkauan,” kata Achmad dalam keterangannya, Selasa (11/8/2026).
“Ketika pendapatan tidak meningkat secepat kebutuhan, keluarga bukan lagi memilih antara kebutuhan dan keinginan. Mereka dipaksa memilih di antara kebutuhan yang sama-sama penting,” katanya.
Tekanan tersebut tercermin dari pola penggunaan pendapatan masyarakat.
Dalam Survei Konsumen Bank Indonesia Juli 2026, rata-rata 72,7% pendapatan responden digunakan untuk konsumsi. Sementara itu, porsi pendapatan yang digunakan untuk membayar cicilan meningkat dari 10% menjadi 10,5%. Sebaliknya, porsi pendapatan yang disimpan turun dari 17% menjadi 16,8%.
Ketika ruang keuangan rumah tangga semakin sempit, membeli rumah dengan KPR berpotensi menjadi beban apabila cicilan menyerap terlalu besar dari pendapatan.
Keluarga tidak hanya harus membayar angsuran rumah, tetapi juga biaya pendidikan anak, transportasi, kesehatan, hingga kebutuhan sehari-hari.
Kondisi tersebut akhirnya membuat sebagian masyarakat memilih menunda membeli rumah, memperpanjang masa sewa, atau mencari hunian yang lebih murah meski lokasinya semakin jauh dari tempat kerja. Menurut Achmad, menyewa rumah bukan berarti gagal secara finansial.
Dalam kondisi tertentu, menyewa hunian yang terjangkau dan dekat dengan tempat kerja justru lebih rasional dibandingkan memaksakan KPR dengan cicilan yang menggerus kemampuan finansial keluarga.
“Kepemilikan rumah tidak boleh dipertahankan sebagai simbol status apabila akibatnya keluarga tidak lagi memiliki dana darurat dan harus berutang untuk kebutuhan sekolah,” jelasnya.
Persoalan ini semakin berat karena jumlah masyarakat kelas menengah juga terus menyusut.
Data BPS menunjukkan jumlah kelas menengah turun dari 57,33 juta orang atau 21,45% penduduk pada 2019 menjadi 47,85 juta orang atau 17,13% pada 2024. Sementara itu, kelompok yang berada pada kategori menuju kelas menengah justru semakin besar.
Menurut Achmad, kondisi tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak keluarga berada dalam posisi rentan terhadap guncangan ekonomi.
