Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak El Nino di Indonesia akan terjadi pada Agustus hingga September mendatang. Untuk itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pun menyampaikan sejumlah arahan Presiden Joko Widodo terkait dampak ancaman El Nino kepada jajaran pemerintah daerah (Pemda).
“Sesuai arahan Bapak Presiden pada Rapat Terbatas (Ratas) 2 minggu lalu untuk daerah-daerah agar betul-betul melihat data ini dan kemudian mempersiapkan diri,” kata Mendagri pada acara Penghargaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2023 Periode Pertama di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (31/7/2023). Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah.
Dalam arahan tersebut, Mendagri menerangkan ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pemda, di antaranya mempersiapkan cadangan atau membuat tandon air terutama di wilayah yang memiliki waduk. Selain itu, Presiden juga meminta pemerintah pusat agar menyiapkan cadangan air, baik untuk dikonsumsi masyarakat maupun untuk pertanian dan perkebunan.
“Jangan sampai nanti gagal panen, kemudian mempengaruhi ketahanan pangan kita,” tegasnya.
Untuk menghindari bahaya kekeringan, lanjut Mendagri, Presiden juga memberikan arahan kepada pemerintah pusat dan daerah agar melakukan modifikasi cuaca untuk mengubah kondisi cuaca, termasuk mempercepat turunnya hujan.
“Daerah juga bisa melakukan langkah sendiri, yaitu kerja sama dengan TNI dan mohon bantuan kalau kita kira-kira sudah rawan betul, rawan kekeringan dan kerja sama dengan TNI untuk melakukan sekali lagi cloud seeding, penggaraman,” ujar Mendagri.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyatakan, saat ini yang mengkhawatirkan bagi masyarakat dunia bukan lagi pandemi Covid-19 atau peperangan, melainkan dampak perubahan iklim. Untuk itu, ia mengingatkan semua pihak terkait tentang dampak potensial dari fenomena El Nino.
“Kejadian El Nino itu mengalami pengulangan antara 5 sampai 7 tahun sekali, jadi tidak setiap tahun. Dan dampaknya yang pasti adalah kering dan berdampak pula pada ketersediaan sumber daya air, ketahanan pangan dan sosial ekonomi lainnya,” ungkap Dwikorita.
Ia menjelaskan, ancaman El Nino diprediksi puncaknya akan terjadi pada Agustus hingga September mendatang. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan air, sehingga berpotensi mengakibatkan kekeringan dan mengganggu ketahanan pangan.
Untuk itu, pihaknya mengimbau masyarakat agar segera melakukan langkah mitigasi, seperti menghemat air, panen hujan saat terjadi hujan, serta mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Ini masyarakat harus mencegah karhutla,” tambahnya.
Sementara bagi Pemda dan stakeholders terkait diimbau pula untuk melakukan beberapa langkah mitigasi. Pertama, meningkatkan kesiapsiagaan karhutla. Kedua, penyesuaian pada pola tanam pertanian.
“Khusus untuk poin kedua ini kami meningkatkan Sekolah Lapang Iklim keseluruhan provinsi di Indonesia. Ini program nasional BMKG, sebetulnya sudah dilakukan sejak tahun 2011. Khusus untuk El Nino ini kami tambah anggaran dan kegiatannya Sekolah Lapang Iklim ini agar petani bisa beradaptasi dengan peluang El Nino sehingga bisa mengatur pola tanamnya,” tandasnya.
Adapun langkah ketiga yang dapat dilakukan yaitu dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air seperti waduk, bendungan, dan embung
