Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih masih melakukan sinkronisasi data terbaru yang dimiliki PT Kereta Api (Persero) dan PT Industri Kereta atau Inka terkait dengan pengadaan impor KRL bekas dari Jepang.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan saat ini pihaknya dalam tahap pengecekan kapasitas produksi Inka untuk memenuhi kebutuhan peningkatan penggunaan kereta api di Indonesia
. “PT KAI sendiri saya minta merevisi data-data pascacovid karena kalau kita bicara data covid-19 itu KAI kan masih menggunakan data konservatif,” kata Erick kepada wartawan, Kamis (25/5/2023).
Erick masih menunggu 2 data terbaru dari kedua perusahaan tersebut. Sebelumnya, Kementerian BUMN akan melakukan rapat dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan untuk sinkronisasi data kapasitas produksi dan prediksi angkutan pascapandemi. Menurutnya, untuk mengambil keputusan tersebut masih perlu menunggu titik temu agar solusi diambil dengan tepat.
Namun, untuk mempercepat pengadaan KRL, Erick buka opsi untuk menyuntikan dana untuk Inka.
“Salah satu yang kita usulkan juga kalau ingin ada percepatan pengadaan daripada kereta yang diproduksi PT Inka, kita sendiri akan mengusulkan tambahan suntikan modal di tahun 2024 toh BUMN sendirikan dividen nya Rp80 triliun,” ujarnya.
Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mendukung rencana impor rangkaian KRL bekas dari Jepang asalkan dapat mengantisipasi potensi kenaikan jumlah penumpang di masa depan.
Pada dasarnya pihaknya meminta layanan KRL Jabodetabek untuk tetap berkelanjutan dan mengedepankan keselamatan serta dapat mengantisipasi lonjakan penumpang ke depannya.
Adita menuturkan, Kemenhub juga menunggu proses pembuatan rangkaian KRL dari PT Industri Kereta Api atau Inka. Adapun, rangkaian kereta buatan Inka ditargetkan selesai pada 2025.
“Mengenai prosesnya [pembuatan KRL] ini ditangani oleh PT Kereta Api Indonesia langsung,” kata Adita
