ASPEK.ID, JAKARTA – Upaya menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan kini memasuki babak baru. Bank Indonesia meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) sebagai strategi terintegrasi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menjaga inflasi tetap terkendali.
Program ini disampaikan langsung Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, dalam kegiatan GPIPS Wilayah Sumatera 2026 yang digelar di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, beberapa waktu lalu.
“GPIPS hadir sebagai respons atas tantangan pengendalian inflasi pangan yang semakin kompleks. Risiko perubahan iklim, cuaca ekstrem, hingga karakteristik komoditas pangan yang bersifat musiman menjadi faktor yang mendorong perlunya pendekatan yang lebih inovatif dan berkelanjutan,” kata Ricky dalam keterangannya, Jumat (13/2).
Tak hanya berfokus pada stabilisasi harga jangka pendek, GPIPS juga diarahkan pada penguatan pasokan pangan secara struktural melalui pengembangan klaster pangan, peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan petani, serta sinergi dengan pemerintah daerah.
Sepanjang 2025, inflasi nasional tercatat sebesar 2,92 persen (year-on-year), masih berada dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen. Capaian tersebut dinilai mencerminkan efektivitas bauran kebijakan serta kuatnya sinergi pengendalian inflasi, terutama pada sektor pangan.
Namun memasuki Januari 2026, inflasi nasional meningkat menjadi 3,55 persen (yoy), terutama dipicu kelompok pangan bergejolak. Kondisi ini mempertegas pentingnya penguatan pengendalian inflasi pangan secara konsisten agar tetap berada dalam kisaran 3,0–5,0 persen sebagaimana amanat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat sebelumnya (29/1).
Ricky memaparkan tiga strategi utama dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional. Pertama, peningkatan produksi pangan khususnya hortikultura melalui antisipasi risiko cuaca dan iklim. Upaya ini dilakukan dengan pemanfaatan bibit unggul tahan cuaca, teknologi adaptif, serta pengaturan pola tanam antar-komoditas yang lebih terkoordinasi antarwaktu dan antarwilayah.
Kedua, kelancaran distribusi dan konektivitas antarwilayah untuk memperkuat stabilitas harga melalui efisiensi logistik serta optimalisasi Kerja Sama Antardaerah (KAD) yang bersinergi dengan BUMN logistik.
Ketiga, penguatan sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah melalui pemanfaatan data neraca pangan serta penguatan peran BUMD atau Perusahaan Pangan Daerah sebagai offtaker.
“Kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, pelaku usaha, serta wakil rakyat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, memberdayakan petani, dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” Ricky.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menekankan pentingnya inovasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung ketahanan pangan.
Melalui inovasi digital SiBenih dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), Pemprov Sumsel membangun ekosistem pangan yang dinilai kuat dan berdaya tahan.
“Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional dan produsen beras terbesar ketiga nasional mendapatkan apresiasi nasional melalui penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia dalam mendukung pencapaian swasembaga pangan nasional 2025,” pungkasnya.
GPIPS merupakan penguatan dari program sebelumnya, yakni Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi (GNPIP). Program ini menghadirkan tiga pembaruan utama:
Penguatan sisi hulu untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan, terutama menghadapi cuaca ekstrem.
Pengendalian inflasi yang lebih komprehensif guna menjaga stabilisasi harga jangka pendek.
Penguatan sinergi pusat dan daerah untuk mendukung program prioritas pemerintah.
GPIPS Sumatera 2026 juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi TPIP–TPID wilayah Sumatera yang menghasilkan tiga kesepakatan strategis, mulai dari stabilisasi harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), antisipasi risiko cuaca ekstrem, hingga percepatan pemulihan lahan pertanian terdampak bencana.
Kegiatan ini menjadi pembuka rangkaian GPIPS Nasional yang selanjutnya digelar di wilayah Jawa, Balinusra, Sulampua, dan Kalimantan. Sejumlah agenda turut mewarnai kegiatan, seperti temuwicara petani dan UMKM, penyerahan bantuan sarana prasarana pertanian, business matching perbankan dengan pelaku usaha, hingga pemberangkatan truk komoditas KAD.
Ke depan, Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan terus memperkuat kolaborasi guna menjaga stabilitas harga, mengurangi disparitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ketahanan pangan yang berkelanjutan. []
