Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming menyampaikan, dirinya menghormati langkah pengawasan publik yang dilakukan oleh lembaga kredibel, masukan dari masyarakat dan media serta inisiatif kabinet bayangan yang dilakukan para pemuda.
“Saya menghormati setiap hasil survei, kajian, maupun analisis yang disampaikan oleh lembaga-lembaga yang kredibel. Saya juga menghormati setiap bentuk partisipasi masyarakat, termasuk pengamat, akademisi, awak media, serta inisiatif anak-anak muda dalam menyampaikan masukan maupun membentuk kabinet bayangan,” ujar Wapres Gibran Rakabuming dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Rabu (29/7/2026)
Dia mengatakan bahwa dalam negara demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memberikan kritik, dan ikut mengawal jalannya pemerintahan. Semua itu merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat.
“Karena itu, selama pengawasan publik disampaikan secara objektif, berbasis data, dan berorientasi pada solusi, saya memandangnya sebagai bahan evaluasi yang baik bagi jalannya pemerintahan,” ujar Wapres Gibran menambahkan.
Hal itu dilakukan, menurut Gibran, karena tugas pemerintah adalah bekerja dengan lebih baik, mendengar lebih banyak, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Wapres menyoroti bahwa dengan semangat tersebut maka kualitas tata kelola pemerintahan akan terus meningkat, demokrasi Indonesia akan semakin matang, dan kepercayaan publik dapat terus dijaga melalui kerja nyata, keterbukaan, serta akuntabilitas.
Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil mengumumkan membentuk Kabinet Bayangan untuk mengawasi kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming.
Koalisi masyarakat mengumumkan pada 17 Juli 2026 terkait inisiatif Kabinet Bayangan yang terdiri atas 15 individu berasal dari akademisi, aktivis sampai dengan peneliti. Masing-masing dari tokoh tersebut membidangi sektor tertentu yang serupa dengan Kabinet Merah Putih.
