ASPEK.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia angkat bicara terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Doli mengaku prihatin karena dalam beberapa waktu terakhir kepala daerah yang terjerat OTT terus bermunculan.
“Saya semakin terheran-heran ya, kenapa hampir setiap minggu ada saja kepala daerah yang terjerat OTT. Apa mereka para kepala daerah sudah tidak paham lagi membedakan mana tindakan korupsi mana yang tidak ya?” kata Doli kepada wartawan, Rabu (29/7/2026).
Anggota Komisi II DPR itu menilai fenomena penangkapan kepala daerah secara berulang menimbulkan tanda tanya. Bahkan, Doli mempertanyakan apakah ada pihak tertentu yang sengaja menjadikan penangkapan kepala daerah sebagai tontonan publik.
“Atau memang ada skenario, yang entah dari siapa dan motifnya apa, untuk menampilkan parade korupsi dan tontonan ‘show up’ penangkapan para kepala daerah. Saya juga lama-lama kehabisan komentar dengan fenomena ini,” ujarnya.
Meski demikian, Doli menegaskan Partai Golkar tetap berkomitmen mendukung pemberantasan korupsi. Menurutnya, siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, termasuk kader atau kepala daerah yang pernah diusung Golkar, harus diproses sesuai hukum yang berlaku.
“Namun, yang jelas, sebagai sebuah partai politik, tentu Golkar mempunyai komitmen terhadap setiap upaya apa pun dalam rangka pemberantasan korupsi, dan tidak ada tebang pilih. Sekalipun kepala daerah yang diduga melakukan itu adalah kader Golkar atau yang pernah diusung oleh Partai Golkar, apabila memang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, kami menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme hukum yang berlaku,” tuturnya.
“Sembari kami tetap terus berupaya melakukan pembinaan terhadap seluruh kader agar lebih mengedepankan upaya pencegahan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi,” imbuhnya.
Sebelumnya, KPK menggelar OTT terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Dalam operasi tersebut, total 21 orang diamankan di sejumlah lokasi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan lima orang diamankan di Jakarta, 15 orang di Pemalang, dan satu orang di Purworejo. Salah satu pihak yang diperiksa di Gedung Merah Putih KPK adalah Bupati Pemalang.
“Untuk lima orang yang diamankan di Jakarta, saat ini sedang menjalani pemeriksaan secara intensif di gedung Merah Putih KPK, salah satunya adalah Bupati Pemalang,” ujar Budi.
Hingga kini seluruh pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa. KPK masih memiliki waktu maksimal 1×24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum mereka. []
