ASPEK.ID, JAKARTA – Modus “splitting” (memecah) masih menjadi modus yang banyak digunakan para jasa titipan (jastip) yang selama ini digunakan dengan batas pembebasan USD500 per penumpang.
Agar masyarakat dan dunia usaha merasa ada persaingan yang sehat terhadap jual-beli barang-barang impor, maka Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen) Bea dan Cukai Heru Pambudi memberikan keterangan pers mengenai jasa titipan (jastip) yang legal.
Ia mengatakan, jastip legal yaitu tidak menyalahi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.
Adapun terkait barang penumpang, masyarakat atau jastip perlu memperhatikan PMK Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.
Dalam PMK itu masyarakat dibolehkan untuk membawa barang bawaan dengan rincian pembebasan bea masuk US500/orang.
Sedangkan barang-barang kena cukai dibolehkan 200 batang sigaret, 25 batang cerutu dan 200 gram tembakau iris atau tembakau lainnya, serta 1 liter minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras.
“Melalui PMK Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, yang didalamnya berisi “kepada barang-barang pribadi penumpang diberikan pembebasan bea masuk US500/orang. Sedangkankan barang-barang kena cukai itu 200 batang sigaret, 25 batang cerutu dan 200 gram tembakau iris atau tembakau lainnya, kemudian 1 liter minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras,” jelasnya.
Selain modus splitting, para jastip kerap menggunakan kurir dan melalui jalur barang kiriman. Jika ditemukan pelanggaran berupa bukan merupakan barang pribadi, maka batas nilai pembebasan bea masuk tidak berlaku. Apabila di atas batas pembebasan, maka pelaku jasa titipan diminta untuk membuat Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) dan membayar kewajiban bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
Para jastip diimbau untuk menggunakan jalur komersial apabila barang yang dikirim dari luar negeri (Barang Kiriman) mencapai nilai di atas USD1.500. Sesuai PMK-112/PMK.04/2018, nilai barang USD $0-$75 bebas pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, nilai barang $75-$1.500 dikenakan tarif flat bea masuk 7,5%, PPN 10%, PPh Pasal 22 Impor 10% jika memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 20% jika tidak memiliki NPWP.
Jika di atas 1.500, tarifnya sesuai dengan MFN (Bea Masuk Umum/Most Favoured Nation). Jika pelaku jasa titipan tidak memiliki NPWP, maka petugas akan meminta untuk membuat NPWPagar datanya dapat ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Mengenai treshold (batas pembebasan), diatur di dalam PMK-112/PMK.04/2018 tentang Ketentuan Barang Kiriman 40 (empat puluh) batang sigaret, 10 (sepuluh) batang cerutu, 40 (empat puluh) gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya, atau 40 (empat puluh) mililiter hasil tembakau lainnya; dan/atau 350 (tiga ratus lima puluh) mililiter minuman yang mengandung etil alkohol.
