ASPEK.ID, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI (Persero) Tbk mendapat global bond berbunga rendah yang rata-rata di bawah 2 persen.
Global bond itu di bawah global bond yang diterbitkan oleh pemerintah sendiri. BRI mendapatkannya dari 13 bank asing sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp14,93 triliun dengan kurs Rp14.932 per dolar AS.
“Pinjaman luar negeri dari 13 bank asing itu dilakukan BRI demi menambah likuiditas perusahaan untuk melakukan restrukturisasi kredit UMKM kepada nasabah yang terdampak Covid-19,” ungkap Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam keterangan resmi yang dikutip Aspek.id, Selasa (19/5).
Menariknya, tutur Heri, selisihnya cukup besar bila disandingkan dengan global bond yang diterbitkan Menteri Keuangan Sri Mulyani awal April 2020.
Seperti diketahui, ada tiga jenis surat utang yang sudah diterbitkan pemerintah. Pertama, Surat Berharga Negara (SBN) Seri RI1030 dengan tenor 10,5 tahun yang jatuh tempo pada 15 Oktober 2030 diterbitkan sebesar 1,65 miliar dolar AS dengan yield global/kupon sebesar 3,9 persen.
Kedua, Seri RI1050 dengan tenor 30,5 tahun atau jatuh tempo 15 Oktober 2050. Nominal yang diterbitkan juga 1,65 miliar dolar AS dengan yield/kupon 4,25 persen.
Dan ketiga, Seri RI0470 dengan tenor 50 tahun, jatuh tempo 15 April tahun 2070 sebesar 1 miliar dolar AS dengan tingkat yield/kupon 4,5 persen. SBN yang ketiga adalah seri baru yang belum pernah diterbitkan sebelumnya.
Politisi Partai Gerindra itu, justru mempertanyakan kebijakan Menkeu dalam konteks perbandingan kedua global bond tersebut dimana BRI mampu mendapat bunga utang rendah.
“Bisa dibandingkan selisih bunga utang BRI dengan global bond pemerintah, sekitar 2 persen. Kalau BRI bisa dapat bunga rendah, kenapa Menteri Keuangan tidak bisa?” kritik legislator dapil Jabar IV itu.
Di sini Menkeu Sri Mulyani harusnya malu. Betapa tidak, ia mendapatkan utang dari konsorsium bank (World Bank dan ADB) dengan bunga tinggi dan syarat mencekik. Heri juga mencontohkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang mendapatkan utang dengan tenor lima tahun, sementara pemerintah 10 tahun.
Itu artinya pemberi utang lebih percaya pada Himbara. Pinjaman ini tentunya tanpa syarat, hanya syaratnya mampu membayar utang tepat waktu.
Sementara pinjaman konsorsium bank itu apakah fleksibel digunakan di APBN kecuali ikut program kreditor yang dimasukkan ke APBN? tanya Heri. Lihat saja, sambungnya, proyek-proyek yang di-support oleh konsorsium bank pasti ada tulisan ‘proyek ini didanai oleh….’ atau setidaknya ada logo menempel di sana. Apa itu bukan jejak campur tangan? Membandingkan juga harus objektif.
“Mestinya yield SBN bisa lebih murah. Buktinya se-ASEAN yield kita yang paling tinggi. Itu berarti Menkeu Sri Mulyani cari utang dengan bunga tinggi. Sikap Sri Mulyani akhirnya dipertanyakan. Apakah dia berani membuka dokumen persyaratan utang yang ia peroleh dari World Bank dan Asian Development Bank (ADB). Sebaliknya, kita patut acungi jempol buat BRI dan Himbara kita yang mampu mencari pinjaman dengan bunga rendah,” ungkapnya.
