Kaltim – Wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dijadikan proyek percontohan rehabilitasi mangrove melalui Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR). Model rehabilitasi yang dikembangkan di kawasan ibu kota baru tersebut selanjutnya diharapkan dapat diterapkan di daerah lain.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyambut rencana pelaksanaan program yang diinisiasi Kementerian Kehutanan tersebut. Basuki mengatakan Otorita IKN sebenarnya telah menjalankan rehabilitasi mangrove, tetapi keterlibatan dalam M4CR membuat tanggung jawab yang harus ditunaikan menjadi lebih besar. Basuki masih tercatat sebagai Kepala Otorita IKN berdasarkan informasi resmi Otorita IKN pada 2026.
“Kami sebenarnya sudah melakukan, tetapi dengan adanya M4CR ini tentunya menjadi tanggung jawab yang lebih besar dan harus berhasil,” kata Basuki seusai menyampaikan sambutan dalam acara Media Gathering M4CR di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (1/8/2026).
Program M4CR dilaksanakan di empat provinsi, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Riau, dan Sumatra Utara. Program tersebut tidak hanya diarahkan untuk menanam kembali mangrove yang rusak, tetapi juga memperkuat tata kelola ekosistem dan mata pencaharian masyarakat pesisir.
“Jadi, kami siap untuk menjadi salah satu lokasi contoh. Nantinya, prototipe di IKN ini akan direplikasi untuk wilayah Kaltara, Kaltim, Riau, dan Sumut,” ujar Basuki.
Menurut Basuki, Otorita IKN menargetkan penanaman dan pemulihan mangrove pada kawasan seluas sekitar 1.100 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 150 hektare akan ditangani melalui Program M4CR.
“M4CR ini targetnya sampai 2027, jadi harus kita kerjakan lebih cepat. IKN menargetkan sekitar 1.100 hektare untuk penanaman secara keseluruhan, di mana untuk M4CR sendiri porsinya sekitar 150 hektare,” kata mantan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat itu.
Basuki optimistis target rehabilitasi mangrove di kawasan IKN dapat dicapai tepat waktu. Ia menilai keberhasilan pelaksanaan di IKN penting karena kawasan tersebut akan menjadi rujukan bagi daerah lain dalam mengembangkan model pemulihan pesisir.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan Muhammad Zainal Arifin mengatakan IKN sengaja dipilih sebagai salah satu lokasi awal agar pelaksanaan program dapat menjadi contoh nyata. Kementerian Kehutanan menyatakan M4CR berlangsung hingga 2027 dan diarahkan untuk memperkuat ketahanan pesisir terhadap dampak perubahan iklim.
“Kami ingin apa yang dicontohkan di IKN ini ditiru oleh pemerintah daerah lain. Kekuatan ekologi inilah yang menjamin pertumbuhan sosial dan ekonomi pada masa depan,” ujar Zainal, yang juga menjabat sebagai direktur eksekutif Program M4CR.
Program M4CR disetujui Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia pada Mei 2022 dan dijadwalkan berjalan hingga April 2027. Program ini bertujuan meningkatkan pengelolaan mangrove sekaligus memperkuat mata pencaharian masyarakat di kawasan pesisir terpilih.
Indonesia memiliki sekitar 3,4 juta hektare mangrove atau lebih dari 20 persen luas mangrove dunia. Ekosistem tersebut menyimpan sekitar 3,14 miliar ton karbon dioksida dan menjadi habitat bagi berbagai jenis ikan, udang, kepiting, serta biota pesisir lainnya.
Bank Dunia memperkirakan sekitar 55 persen biomassa hasil tangkapan ikan Indonesia berasal dari spesies yang bergantung pada ekosistem mangrove. Nilai produksi tahunannya diperkirakan mencapai 825 juta dolar AS, belum termasuk nilai ekonomi dari perlindungan pantai, penyimpanan karbon, dan pariwisata.
Karena itu, keberhasilan rehabilitasi tidak cukup diukur dari jumlah bibit yang ditanam. Pemulihan aliran pasang-surut, kesesuaian jenis tanaman, kondisi tanah, pemeliharaan, serta keterlibatan masyarakat menentukan apakah mangrove dapat tumbuh dan bertahan dalam jangka panjang. Program M4CR juga memasukkan pengembangan perikanan, budi daya, ekowisata, dan usaha masyarakat sebagai bagian dari strategi mengurangi tekanan terhadap hutan mangrove.
Penetapan IKN sebagai lokasi percontohan dengan demikian menjadi ujian bagi komitmen pembangunan ibu kota yang hijau dan berkelanjutan. Keberhasilannya bukan hanya ditentukan oleh tercapainya target 150 hektare, melainkan juga oleh kemampuan pemerintah membuktikan bahwa pemulihan ekologi dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.
