ASPEK.ID, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyebut Indonesia akan memegang Presidensi atau menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Tahun 2022.
“Dapat saya sampaikan bahwa Indonesia akan memegang Presidensi G20 pada tahun 2022,” ujarnya dalam keterangan pers usai mendampingi Presiden Joko Widodo menghadiri KTT G20 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/11) malam.
Diungkapkan Menlu, semula Presidensi Indonesia adalah pada tahun 2023. Namun mengingat 2023 Indonesia juga akan memegang Keketuaan ASEAN, maka Indonesia telah melakukan pembahasan mengenai waktu keketuaan G20 ini dengan India.
“Kebetulan India juga memiliki usulan yang sama untuk dapat memegang Presidensi G20 pada tahun 2023. Jadi Indonesia akan memegang Presidensi G20 tahun 2022 sementara India akan memegang Presidensi G20 pada tahun 2023,” ujar Menlu.
Dengan Presidensi Indonesia jatuh di tahun 2022, imbuhnya, maka mulai tahun 2021 Indonesia sudah akan masuk menjadi bagian dari Troika G20.
Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa Indonesia akan mempersiapkan agenda finance track yang berkesinambungan dengan rencana yang disiapkan oleh Presidensi KTT G20 tahun 2021 yaitu Italia.
“Indonesia akan terus mempersiapkan bersama-sama dengan Presidensi Itali, karena kita akan menjadi tuan rumah untuk G20 pada Tahun 2022 di mana kesinambungan agenda antartahun selalu dijaga,” ujarnya.
Tema besar yang diangkat Italia, ungkap Menkeu, adalah People. Planet, and Prosperity atau 3P.
Tema people akan membahas upaya mengatasi kesenjangan dan mempromosikan kesempatan yang sama, tema planet membahas pelaksanaan komitmen Paris Agreement, dan tema prosperity membahas upaya mempercepat teknologi baru dan transformasi digital sebagai sumber pertumbuhan kualitas kehidupan yang lebih baik.
“Tentu tema 3P ini sangat sangat relevan bagi Indonesia. Di bidang finance track, Presidensi Italia akan fokus kepada isu kesehatan, kerangka pertumbuhan yang kuat, infrastructure financing, international financial architecture, financial regulation, financial inclusion, international taxation, dan green agenda,” ujar Menkeu.
Untuk mempersiapkan finance track tersebut, imbuh Menkeu, pihaknya akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait di Indonesia.
“Kementerian Keuangan akan bekerja sama terutama dengan Bank Indonesia, OJK, dan tentu di dalam Kabinet untuk bisa mempersiapkan agenda-agenda di bidang keuangan ini, agar betul-betul bisa mengatasi mengatasi masalah pemulihan ekonomi global dan menciptakan ekonomi global yang lebih kuat, memiliki fondasi yang lebih kompetitif, produktif, dan sustainable,” pungkasnya.
