ASPEK.ID, JAKARTA – Presiden Prancis, Emmanuel Macron mengungkap sejumlah hal yang menjadi fokus pembahasannya saat bertemu Presiden Prabowo Subianto dalam jamuan makan malam di Istana Élysée, Paris, Prancis, Jumat (23/1) malam waktu setempat.
Presiden Prabowo melanjutkan lawatan internasionalnya ke Paris pada Jumat siang, setelah sebelumnya menyampaikan special address dalam Annual Meeting World Economic Forum (WEF) Davos 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).
Di Istana Élysée, Presiden Prabowo memenuhi undangan Presiden Macron untuk menghadiri jamuan makan malam kenegaraan. Jamuan tersebut bukan yang pertama, mengingat pada 2025 Presiden Prabowo juga pernah dijamu di tempat yang sama, termasuk pada Juli 2024 saat masih berstatus presiden terpilih.
“Senang menyambut hari ini di Paris Presiden Indonesia, Prabowo Subianto,” ujar Presiden Macron dalam siaran resmi yang dikutip di Jakarta, Sabtu (24/1).
Macron menegaskan pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Prancis. Ia juga menyinggung adanya keselarasan pandangan kedua negara terkait berbagai isu global dan internasional.
“Bersama-sama, kami semakin memperkuat kemitraan strategis yang menghubungkan Indonesia dan Prancis pada berbagai bidang, serta keselarasan pandangan kami mengenai isu-isu global dan internasional yang Prancis bertekad untuk dorong dalam kerangka kepresidenannya di G-7,” lanjut Macron.
Meski demikian, Presiden Macron tidak memerinci lebih jauh isu global yang dimaksud, termasuk terkait pembentukan Dewan Perdamaian (Board of Peace) Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald J Trump.
Diketahui, Indonesia resmi bergabung sebagai anggota dan menjadi salah satu negara penandatangan piagam pembentukan Dewan Perdamaian tersebut. Penandatanganan berlangsung di sela rangkaian WEF Davos, Kamis (22/1/2026).
Sementara itu, Presiden Macron secara terbuka menyatakan Prancis menolak undangan Amerika Serikat untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian tersebut. Pemerintah Prancis menilai mekanisme pemulihan stabilitas dan perdamaian di Gaza seharusnya tetap mengacu pada lembaga internasional yang telah ada, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam siaran resminya, Pemerintah Prancis menyebut Dewan Perdamaian pimpinan Presiden Trump berada di luar kerangka kesepakatan internasional mengenai pemulihan Gaza. Selain itu, terdapat sejumlah pertanyaan serius terkait posisi PBB, prinsip-prinsip multilateral yang disepakati negara-negara anggota, serta struktur PBB sebagai lembaga dunia yang selama ini berperan dalam pemeliharaan perdamaian, khususnya selama masa gencatan senjata dan pascaperang. []
