Pemerintah Italia resmi melarang penggunaan ChatGPT di negaranya atas kekhawatiran mengenai masalah privasi. Dilansir dari Reuters pada Sabtu (1/4/2023), Otoritas Perlindungan Data Italia Garante melarang penggunaan ChatGPT untuk sementara.
Otoritas juga memulai penyelidikan atas dugaan pelanggaran aturan privasi. Atas pelarangan ini, pengembang aplikasi kecerdasan buatan tersebut, OpenAI, langsung menonaktifkan layanan di Italia.
Badan tersebut menuduh OpenAI yang didukung oleh Microsoft ini gagal memeriksa usia pengguna ChatGPT yang seharusnya berusia 13 tahun ke atas. Garante mengatakan ChatGPT tidak memiliki dasar hukum apapun yang membenarkan pengumpulan dan penyimpanan data pribadi secara besar-besaran untuk melatih.
OpenAI memiliki waktu 20 hari untuk merespons dengan solusi atau terancam denda hingga 20 juta euro atau Rp325 triliun, setara 4 persen dari omset tahunan OpenAI di seluruh dunia.
“Kami secara aktif bekerja untuk mengurangi data pribadi dalam melatih sistem AI kami seperti ChatGPT karena kami ingin AI kami belajar tentang dunia, bukan tentang individu,” ungkap OpenAI.
Italia menjadi negara Barat pertama yang mengambil tindakan terhadap aplikasi chatbot yang didukung oleh kecerdasan buatan tersebut. ChatGPT juga tidak tersedia di China, Hong Kong, Iran, dan Rusia, serta beberapa wilayah di Afrika yang penduduknya tidak dapat membuat akun OpenAI.
Sejak dirilis tahun lalu, ChatGPT telah memicu kegilaan teknologi, mendorong para pesaing untuk meluncurkan produk serupa dan perusahaan-perusahaan untuk mengintegrasikannya atau teknologi serupa ke dalam aplikasi dan produk mereka.
Perkembangan teknologi yang cepat telah menarik perhatian anggota parlemen di beberapa negara. Banyak ahli mengatakan bahwa peraturan baru diperlukan untuk mengatur AI karena potensi dampaknya terhadap keamanan nasional, pekerjaan, dan pendidikan.
Juru bicara Komisi Eropa mengatakan pihaknya berupaya agar seluruh perusahaan yang aktif di UE menghormati peraturan perlindungan data Uni Eropa.
“Penegakan Peraturan Perlindungan Data Umum adalah tanggung jawab otoritas perlindungan data UE,” kata juru bicara tersebut.
Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa Margrethe Vestager mengatakan Komisi Eropa mungkin tidak akan melarang AI.
“Apa pun #teknologi yang kita gunakan, kita harus terus memajukan kebebasan dan melindungi hak-hak kita. Itulah mengapa kami tidak mengatur teknologi #AI, kami mengatur penggunaan #AI,” katanya melalui Twitter disadur dari bisnis.
