ASPEK.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa pengelolaan anggaran dalam pemerintahan yang baik (good governance) memiliki konsekuensi yakni tata kelola harus bersih, transparan, dan akuntabel.
Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa Aceh mendapatkan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang tidak sedikit dan kadang itu juga membuat iri daerah atau provinsi lain.
“Tadi saya tanya ke Pak Gubernur berapa dana otsus kita, 8 triliun untuk tahun ini. Betul Pak Gub? Rp 8 triliun, plus APBD 9 triliun, berarti 17 triliun. Dan tentu saja APBD di kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Aceh,” ujar Presiden Jokowi saat menghadiri Kenduri Kebangsaan di Bireuen, Aceh, Sabtu (22/2).
Anggaran Rp 17 triliun yang dikelola itu, menurut Presiden, sangat besar apalagi jika ditambah dengan APBD yang ada di kabupaten dan kota.
“Tetapi bagaimana tata kelolanya? Bagaimana government-nya? Apakah APBD itu tepat sasaran? Bermanfaat untuk rakyat? Dirasakan oleh rakyat? Itu yang masih menjadi tanda tanya saya,” ujar Presiden.
Untuk itu, sebelumnya Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menyampaikan kepada Presiden Jokowi terkait asistensi.
“Saya bertanya pada pemerintah daerah, perlu ndak? Kalau perlu, besok langsung saya dampingi. Jangan ngomong, “Ya, nanti kita beri asistensi,” ujarnya.
Penggunaan APBD, lanjut Presiden dititipkan kepada seluruh bupati, wali kota,.dan gubernur.
“Gunakan secara fokus, berikan prioritas hal yang sangat penting. Dan saya juga harus sampaikan apa adanya, angka 14 persen angka kemiskinan itu besar. Selesaikan dulu masalah ini,” kata Presiden.
Kepala Negara juga berpesan agar memberikan perhatian kepada angka kemiskinan 14 persen, lewat program-program yang didesain agar pengentasan kemiskinan segera bisa diselesaikan.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyampaikan soal investasi yang saat ini menjadi rebutan banyak negara. Perebutan investasi, menurut Presiden, karena semakin banyak arus kapital/modal/investasi masuk, adanya capital inflow.
“Begitu banyak investasi yang masuk, begitu banyak arus modal masuk, peredaran uang semakin banyak masyarakatnya akan lebih sejahtera,” katanya.
Sekarang ini, tambah Presiden, posisi Indonesia secara GDP nominal berada di ranking 16. Namun, sambung Presiden, kalau dihitung dari GDP PPP, purchasing power parity, Indonesia sudah berada di ranking 7 di antara negara-negara besar yang dimiliki dunia.
“Artinya apa? Kita memiliki sebuah masa depan yang Insyaallah lebih baik dari hari ini, tetapi memang banyak tantangan-tantangan, baik yang ada di daerah, maupun di pusat yang perlu kita selesaikan bersama-sama secara cepat,” tambahnya.
Kepala Negara mendorong investasi masuk khususnya untuk Provinsi Aceh. “Tadi sudah disampaikan Pak Gubernur berkaitan dengan Uni Emirat Arab, yang ingin membangun properti, yang ingin membangun ke kepariwisataan, yang ada di Provinsi Aceh,” tambah Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menyampaikan telah memerintahkan menteri agar menyiapkan tim untuk nanti berangkat bersama-sama di bulan Maret awal.
“Bersama-sama dengan dengan gubernur dan timnya untuk bertemu langsung dengan Syekh Muhammad bin Zaid Al Nahyan di Abu Dhabi. Karena beliau langsung ngomong pada saya. Keinginannya untuk membawa arus modal ke Provinsi Aceh,” kata Presiden.
