ASPEK.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri dan kepala lembaga yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi untuk fokus pada beberapa hal.
“Yang pertama, menyiapkan dan membuat program-program terobosan dalam rangka menekan defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan,” kata Presiden Jokowi pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Penyampaian Program dan Kegiatan di bidang Kemaritiman dan Investasi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10).
Menurut Jokowi, harus dipastikan bahwa peningkatan investasi terus bisa dilakukan dan dalam saat yang bersamaan kita juga bisa mengurangi ketergantungan-ketergantungan pada barang-barang impor, khususnya impor BBM yang memberikan dampak sangat besar terhadap defisit neraca perdagangan maupun defisit perdagangan.
Presiden yang didampingi Wapres KH. Ma’ruf Amin juga menekankan kembali perlunya peningkatan lifting atau produksi minyak di dalam negeri sehingga implementasi dari kebijakan energi baru terbarukan juga harus dipercepat lagi, terutama percepatan mandatory dari B20 menjadi B30 dan nanti melompat ke B50 dan B100.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyinggung program tol laut yang sangat diapresiasi masyarakat, Bupati, dan Gubernur, meskipun rute dan frekuensinya ingin ditambah. Namun , jika sebelumnya adanya tol laut menjadikan inflasi turun, harga juga turun 20%-30%, tetapi akhir-akhir ini rute-rute yang ada itu barang-barangnya dikuasai oleh swasta tertentu.
“Saya belum dapat ini faktanya siapa. Jika harga barang ditentukan oleh perusahaan ini, ini tolong dikejar dan diselesaikan,” pintanya seraya mengingatkan, tol laut itu dibangun untuk menurunkan cost, biaya logistik, biaya transportasi sehingga harga menjadi jatuh turun. Tetapi kalau nanti yang dikuasai oleh satu perusahaan ya munculnya beda lagi.
Jokowi juga menyampaikan, bahwa pemerintah ingin ke depan investasi kita fokus-fokus saja, tidak semua dikejar sehingga tidak konsentrasi dan malah luput.
“Saya ingin contoh yang ada di Morowali itu di, bisa dicopy, untuk produk-produk barang mentah yang selama ini kita ekspor, seperti bauksit. Kenapa tidak kita buat bauksit itu menjadi setengah jadi atau barang jadi sekalian dengan menggandeng partner, bisa BUMN atau bisa swasta,” imbuhnya.
Sementara yang terkait dengan petrokimia, menurut dia, impornya sangat gede sekali. Padahal Indonesia memiliki potensi besar dalam membangun kawasan ini.
“Kita tetapkan saja yang Tuban itu, TPPI itu menjadi kawasan Petrokimia. Keluaran dari sana bisa menjadi barang-barang, produk-produk yang kita tidak perlu impor termasuk di dalamnya hidrogennya nanti bisa dipakai untuk B30, B50 dan B100,” ucapnya.
Ia juga meminta dilihat barang-barang yang masih diimpor agar dicarikan industri yang bisa memproduksi, sehingga substitusi barang-barang impor itu betul-betul bisa diakukan termasuk di dalamnya daerah di Petrokimia bisa, kilang minyak juga bisa.
“Tolong betul-betul dikawal agar kita bisa segera mengejar adanya defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan,” tegasnya.
Sementara yang berkaitan dengan pariwisata, Presiden Jokowi meminta agar konsentrasi dulu kepada 5 (lima) lokasi.
“Infrastrukturnya konsentrasi di situ, calender of event nya juga konsentrasi di situ, perbaikan produk-produk ekonomi yang berbasis rakyat, pariwisata yang berbasis rakyat juga tetap berada di lokasi-lokasi yang sudah sering saya sampaikan, yaitu di danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, Manado sudah konsentrasi di situ,” tuturnya.
Selain itu, Jokowi juga menargetkan akhir tahun 2020 akan rampung semuanya, infrastruktur rampung, airport, jalan, pelabuhan rampung, produk-produk wisata, calender of event nya juga rampung.
Sisi lingkungannya, menurut Presiden, juga diperintahkan ke Menteri LHK agar disiapkan nursery, disiapkan persemaian untuk menghijaukan kawasan-kawasan itu agar lebih baik. Terakhir, Jokowi mengingatkan bahwa iklim dan ekosistem investasi harus terus diperbaiki dan dibenahi.
“Perbaikan bagi ease of doing business harus terus kita perbaiki peringkatnya, sehingga kepercayaan internasional, kepercayaan dalam negeri terhadap kita akan jauh lebih baik,” pungkasnya.
