ASPEK.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M. Agr di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan pada Jumat (26/2/2021) malam.
Demikian kabar yang menyebutkan KPK telah melakukan OTT terhadap Nurdin Abdullah. Namun, benarkah KPK melakukan OTT tehadap sosok berprestasi tersebut?
Istri Nurdin Abdullah, Liestiaty menyebutkan bahwa suaminya sedang tidur dan dibangunkan karena ada petugas KPK yang mau bertemu di kediamannya.
Lies menyebutkan, KPK hendak bertemu Gubernur karena ingin meminta klarifikasi dan meminta Nurdin ke Jakarta, karena ada stafnya terlibat kasus sehingga membutuhkan keterangan Gubernur sebagai saksi.
Tidak ada berkas yang disita oleh KPK. Setelah dibangunkan, Nurdin mengikuti test antigen sebagai syarat naik pesawat. Pada Sabtu (27/2/2021), Nurdin dan anak buahnya tiba di KPK serta diperiksa secara intensif.
Lalu pada Minggu (28/2/2021), sosok penerima penghargaan antikorupsi ini ditetapkan sebagai tersangka serta ditahan selama 20 hari ke depan.
Sebutan OTT KPK juga dialamatkan kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf pada Selasa, (3/7/2018) lalu. Irwandi ditangkap di Meuligoe (rumah jabatan dinas) Banda Aceh tanpa ada barang bukti.
Penangkapan ini setelah KPK menangkap ajudan Irwandi yakni Hendri Yuzal dan Bupati Bener Meriah Ahmadi. Irwandi yang dilantik gubernur Aceh pada Rabu, 5 Juli 2017 divonis tujuh tahun dan sekarang berada di Lapas Sukamiskin.
Mengapa penangkapan oleh KPK terhadap dua gubernur dan lain-lain disebut OTT? Padahal ketika ditangkap tidak ada barang bukti di tangan. Irwandi dan Nurdin ditangkap ketika di rumah dinas jabatan gubernur.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat itu mengatakan, KPK mengacu pada Pasal 1 angka 19 KUHAP yang menjelaskan empat kondisi alternatif yang dapat dimaknai sebagai tangkap tangan.
Dua di antaranya, tangkap tangan dapat dilakukan saat peristiwa pidana terjadi, atau beberapa saat setelah peristiwa pidana terjadi.
“Dalam konteks ini, OTT dilakukan KPK beberapa saat setelah peristiwa pidana terjadi,” ujar Febri pada 2 Februari 2017.
Menurut Febri, sesuai UU, transaksi dapat dimaknai adanya suatu kesepakatan pemberian hadiah atau janji. Dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, suap tidak selalu berupa uang, tetapi juga janji.
“Kami juga pernah melakukan OTT dan tidak ditemukan uang karena ada transfer melalui rekening. Namun, ketika sudah ada janji dan bisa membuktikan komitmen, maka indikasi janji sudah ada,” kata Febri.
Anggota Panitia Khusus Angket di DPR, Muhammad Misbakhun, menilai ada perbedaan OTT oleh Polri dan KPK.
“Bedanya OTT KPK itu ada operasinya, by design-nya, ada penyadapannya,” kata Misbakhun, Jakarta, Selasa (17/10/2017).
Sementara itu, Polri dalam melakukan OTT saat bertugas di Satuas Tugas Sapu Bersih Pungli (Satgas Saber Pungli) tidak direncanakan.
Dia menambahkan, OTT yang dilakukan polisi di Satgas Saber Pungli murni karena menemukan pungli dengan seluruh barang buktinya.
Pansus Angket KPK sempat mempermasalahkan OTT yang dilakukan KPK karena OTT yang dilakukan KPK tidak tepat karena tidak selalu disertai barang bukti pada saat penangkapan.
