ASPEK.ID, JAKARTA – Pengamat politik Hendri Satrio menyebutkan alasan Joko Widodo mendeklarasikan diri sebagai anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Menurut Hendri, langkah politik Jokowi tersebut tidak muncul secara kebetulan, melainkan berkaitan dengan dinamika politik setelah Pilpres 2024 dan persiapan menuju Pemilu 2029.
Analisis tersebut disampaikan Hendri dalam siniar Helmy Yahya Bicara yang tayang pada Jumat (2/10/2026).
Ia menyebut terdapat sejumlah faktor yang melatarbelakangi keputusan Jokowi menggunakan PSI sebagai kendaraan politik.
Menurut Hendri, alasan pertama berkaitan dengan perasaan terisolasi dari lingkaran pengambilan keputusan elite politik. Jokowi disebut merasa tidak banyak dilibatkan dalam pembahasan strategis, meski menurut Hendri dirinya memiliki kontribusi besar terhadap kemenangan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
“Menurut saya, yang pertama dia merasa terisolasi. Mungkin dia merasa kok tidak diajak bicara. Makanya waktu di Bandung itu dia berteriak tidak takut mau threshold 5, 6, 7, atau 8 persen. Dia ingin memberi pesan: ‘Hati-hati, jangan anggap remeh saya. Saya sekarang maju lewat PSI,'” ujar Hendri Satrio
Faktor kedua, berkaitan dengan tekanan politik yang mengarah kepada Jokowi dan lingkaran keluarganya. Ia menyinggung polemik ijazah Jokowi serta persoalan yang berkaitan dengan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, termasuk isu administrasi dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam kondisi tersebut, Jokowi memiliki kepentingan membangun kendaraan politik sendiri. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya menunjukkan bahwa dirinya masih memiliki daya tawar dan kekuatan politik.
Selain itu, Hendri melihat faktor waktu sebagai bagian penting dari keputusan Jokowi bergabung dengan PSI. Ia menyinggung pengalaman PSI pada pemilu sebelumnya yang belum berhasil menembus parlemen ketika Jokowi masih sebagai presiden.
Menurut Hendri, konsolidasi PSI ketika itu berlangsung dalam waktu relatif terbatas. Kaesang Pangarep disebut baru menjabat sebagai ketua umum menjelang pelaksanaan pemilu sehingga waktu untuk membangun kekuatan politik menjadi lebih sempit.
Pengalaman tersebut, menurut Hendri, menjadi salah satu alasan mesin politik kali ini dijalankan lebih awal.
Dengan deklarasi pada 2026, Jokowi dinilai memiliki waktu lebih panjang untuk mempersiapkan PSI menghadapi Pemilu 2029.
Langkah tersebut sekaligus dinilai dapat mendorong partai-partai politik lain untuk mempercepat konsolidasi. Dengan dimulainya persiapan lebih awal, seluruh kekuatan politik harus mulai memperhitungkan dinamika menuju kontestasi Pemilu 2029.
Bagi Hendri, deklarasi Jokowi sebagai anggota PSI bukan sekadar pengumuman mengenai keanggotaan partai. Langkah tersebut dinilai menjadi bagian dari strategi politik yang diarahkan untuk membangun kembali kekuatan dan daya tawar Jokowi menjelang kontestasi politik berikutnya.
