ASPEK.ID, PONTIANAK – Pontianak – Pesawat yang membawa Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni batal mendarat di Bandara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (3/9/2026). Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membuat jarak pandang di kawasan bandara turun drastis hingga sekitar 100 meter.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengatakan kondisi tersebut membuat pesawat tidak memungkinkan melakukan pendaratan demi alasan keselamatan penerbangan.
“Beliau batal datang karena kabut asap. Jarak pandang hanya sekitar 100 meter sehingga pesawat tidak berani melakukan landing,” kata Krisantus di Pontianak, Kamis (3/9/2026).
Akibat kondisi cuaca tersebut, agenda kunjungan Menhut ke Kalimantan Barat terpaksa ditunda. Pemerintah daerah berharap Raja Juli tetap dapat datang apabila kondisi asap membaik, atau paling lambat kunjungan dijadwalkan ulang pada hari berikutnya.
Dalam kunjungannya ke Kalbar, Raja Juli dijadwalkan meninjau tiga lokasi terdampak karhutla, yakni kawasan Limbung, sekitar SMA Negeri 4 Pontianak, dan Rasau Jaya. Setelah peninjauan lapangan, agenda dilanjutkan dengan rapat koordinasi bersama pemerintah daerah dan pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla.
Selain meninjau lokasi kebakaran, Kementerian Kehutanan juga akan menyalurkan bantuan untuk mendukung penanganan karhutla di Kalbar. Bantuan tersebut meliputi pompa air, perlengkapan penanganan kebakaran, masker, obat-obatan, hingga logistik berupa makanan dan minuman.
Krisantus menegaskan penindakan terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam karhutla bukan hal baru di Kalimantan Barat. Menurutnya, pemerintah pernah mengambil tindakan tegas pada 2019, termasuk pencabutan izin terhadap sejumlah perusahaan.
“Sudah pernah. Tahun 2019 juga banyak yang sudah kita tindaklanjuti, sampai pencabutan izin,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama pemerintah pusat dan instansi terkait terus memperkuat koordinasi untuk mengendalikan karhutla. Kabut asap yang semakin pekat tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mulai mengganggu aktivitas penerbangan dan mobilitas di sejumlah wilayah Kalbar. []
