Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto mencanangkan program makan siang gratis dengan anggaran Rp400 triliun yang berasal dari realokasi dana bantuan sosial, pendidikan, hingga kesehatan. Ekonom menilai sumber anggaran untuk program tersebut mengkhawatirkan karena mengancam target capaian pembangunan hingga kemiskinan dan kesehatan.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira melihat implikasi dari terganggunya anggaran prioritas hingga infrastruktur, malah akan berujung pada tambahan penerbitan utang.
“Khawatir dari ongkos makan siang gratis akan beralih kepada pembiayaan utang, dan penerbitan utang, bisa mengakibatkan tekanan pada APBN dan naiknya pajak masyarakat, dan juga menggangu pertumbuhan ekonomi, padahal target kan tinggi,” ujarnya, Minggu (3/12/2023).
Mengacu pada catatan Kementerian Keuangan, anggaran pendidikan 2024 telah dicanangkan senilai Rp665 triliun, sementara perlindungan sosial senilai Rp496,8 triliun, dan kesehatan Rp187,5 triliun.
Menurut Bhima, anggaran untuk makan siang sah-sah saja bila berasal dari penghematan belanja perjalanan dinas, tanpa mengganggu belanja prioritas.
“Kecuali, yang dilakukan adalah realokasi dari penghematan belanja perjalanan dinas dan belanja gaji pegawai di tiga sektor, bansos, pendidikan, dan kesehatan. Kalau itu bisa dilakukan, itu ada tambahan,” lanjutnya dikutip dari bisnis Indonesia.
Menurutnya, sebesar apapun anggaran yang ditekan, tak dapat menyanggupi ketersediaan Rp400 triliun. Terlebih, pemerintah memiliki agenda prioritas pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang alokasinya dari APBN tidak sebesar itu.
“Saya kira mesikpun dilakukan realokasi, anggarannya juga tidak sampai Rp400 triliun, harus dihitung teliti. Jangan sampai menggangu program yang mengjadi prioritas nasional, jangan distorsi, anggaran itu menurut saya Rp400 triliun terlalu besar dan belum prioritas,” lanjut Bhima.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, mengatakan bahwa sumber dana ratusan triliun itu akan didapat dari pengalihan dana-dana pada pos APBN.
“Sumbernya ya dari refocusing dan realokasi uang fungsi pendidikan, perlindungan sosial dan dana kesehatan. Tergantung pada segmentasi orang bersangkutan,” tuturnya di Jakarta, Kamis (28/11/2023).
Nusron optimistis anggaran Rp400 triliun per tahun tersebut bisa melindungi 82,9 juta ibu dan anak yang bakal menerima manfaat makan siang dan susu gratis di Indonesia.
