Pernyataan Jusuf Kalla yang seolah menjadikan Joko Widodo sebagai presiden terdengar tidak rasional, bukan karena perannya nol, tapi karena klaimnya melampaui realitas politik yang bisa diuji dengan data.
Mari kita luruskan, sebelum masuk ke Pemilihan Presiden Indonesia 2014, Jokowi sudah memimpin hampir semua survei elektabilitas nasional. Bukan tipis, tapi cukup jauh.
Jokowi datang dengan modal sosial yang kuat, citra bersih, gaya komunikasi sederhana, dan kedekatan dengan publik yang tidak dimiliki banyak elite lain saat itu.
Elektabilitasnya bukan hasil desain ruang rapat, tapi akumulasi persepsi publik selama bertahun-tahun.
Artinya sederhana, arus sudah terbentuk sebelum Jusuf Kalla masuk sebagai pasangan. JK memang menambah bobot terutama di level elite dan stabilitas koalisi. Tapi menambah bobot berbeda jauh dengan menciptakan arus atau menjadikan seseorang menjadi presiden.
Kalau klaim “menjadikan presiden” itu benar, maka logikanya harus konsisten. Faktanya, pada Pemilihan Presiden Indonesia 2019, Jokowi tetap menang, bahkan dengan suara lebih besar, bahkan tanpa Jusuf Kalla di sampingnya. Ini bukan detail kecil. Ini membantah asumsi bahwa kemenangan Jokowi bergantung pada satu figur tertentu.
Seolah-olah pemilu hanyalah formalitas untuk mengesahkan keputusan yang sudah ditentukan di belakang layar.
Padahal, angka tidak pernah bohong. Lebih dari 70 juta suara di 2014, dan lebih dari 85 juta di 2019, itu bukan hasil satu orang. Itu hasil kepercayaan publik dalam skala masif.
Mengklaim peran terlalu besar dalam konteks seperti ini bukan sekadar soal ego politik. Ini soal cara membaca demokrasi. Ketika kontribusi diangkat menjadi klaim kepemilikan, yang direduksi bukan hanya fakta, tapi juga posisi rakyat sebagai penentu utama.
Prinsip dasar demokrasi modern jelas, legitimasi politik berasal dari suara rakyat yang terakumulasi dalam pemilu yang bebas dan kompetitif. Tidak ada satu individu yang cukup kuat untuk “menjadikan” presiden tanpa dukungan elektoral yang nyata.
Kalimatnya bisa dibuat sederhana, Jokowi bukan “dibuat”. Ia dipilih. Dan dalam demokrasi, itu perbedaan yang tidak bisa dinegosiasikan.
Pada akhirnya, kemenangan dalam demokrasi bukan hasil satu tangan, melainkan akumulasi kepercayaan jutaan orang. Elektabilitas bukan sekadar angka, ia adalah cerminan kehendak publik. Dan di situlah letak pembeda antara “mendukung kemenangan” dan “mengklaim menciptakan kemenangan.”
