ASPEK.ID – Sebanyak 2.576 pemilik bidang tanah dari sejumlah kabupaten dan kota di Aceh memperoleh sertifikat atas tanah yang mereka miliki di Lapangan Futsal Galacticos Cot Gapu, Kabupaten Bireuen, Sabtu, 22 Februari 2020.
Penyerahan langsung ribuan sertifikat tanah tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Provinsi Aceh, 21-22 Februari 2020.
“Setiap saya pergi ke desa, setiap saya pergi ke kampung, selalu disampaikan soal sengketa tanah. Kenapa itu terjadi? Karena rakyat tidak pegang sertifikat. Tanahnya ada, sertifikatnya enggak ada. Ini konflik sengketa lahan dimulai dari situ,” ujar Presiden.
Dalam penyerahan kali ini sebanyak 1.256 sertifikat diserahkan untuk para penerima dari Kabupaten Bireuen, 600 sertifikat untuk (penerima dari) Kabupaten Aceh Utara, 600 sertifikat untuk Kota Lhokseumawe, dan 120 sertifikat untuk Kabupaten Bener Meriah.
Presiden melanjutkan, dahulu hanya sekira 500 ribu sertifikat yang dapat diterbitkan tiap tahunnya. Padahal, masyarakat yang belum memiliki sertifikat masih sangat banyak. Akibatnya sengketa-sengketa sebagaimana yang disebutkan Presiden jamak terjadi.
Baca juga Pemberlakuan Sertifikat Tanah Elektronik Resmi Ditunda
“Memang di seluruh Indonesia ini harusnya yang pegang sertifikat itu ada 126 juta, tetapi di 2015 yang pegang baru 46 juta. Artinya masih ada 80 juta yang belum pegang sertifikat. Itu kenapa sengketa di mana-mana,” ucapnya.
Berangkat dari hal tersebut, pada 2017 lalu Presiden Joko Widodo memberikan target sebanyak 5 juta sertifikat harus dapat diterbitkan. Setahun setelahnya, target tersebut meningkat menjadi 7 juta dan selanjutnya kembali meningkat menjadi 9 juta sertifikat.
Dengan adanya percepatan penerbitan dan penyerahan sertifikat seperti sekarang ini, Presiden berharap agar sengketa-sengketa terkait pertanahan di masyarakat dapat dihindari.
Untuk diketahui, dalam laporannya, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN, Sofyan Djalil, menyampaikan bahwa di Provinsi Aceh diperkirakan terdapat kurang lebih 3,2 juta bidang tanah. Dari jumlah tersebut, baru 1,2 juta bidang tanah yang telah bersertifikat.
“Insyaallah sesuai petunjuk Bapak kita akan upayakan seperti di daerah lain agar seluruh tanah di Aceh akan kita daftarkan paling lambat tahun 2024,” kata Sofyan.
Hadir dalam acara penyerahan tersebut di antaranya Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, dan KSP Moeldoko.
