ASPEK.ID, JAKARTA – Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ahmad M. Ramli, mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dalam menjaga kerahasiaan data pribadi, melihat masih banyaknya masyarakat yang tidak paham akan data-data pribadi yang harus dirahasiakan.
“Sekarang orang cenderung seolah-olah yang harus dirahasiakan hanya PIN (personal identification number). Padahal data perbankan dari mulai OTP (one time password), CVV (tiga kode khusus di belakang kartu kredit), hingga nama ibu kandung dan nomor seluler kita pun harus dirahasiakan. Jangan sekali-kali bocorkan ini,” paparnya dalam Disksusi Publik “New Cyber Crime Business Model dan Kejahatan melalui Sarana Telekomunikasi” di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Bandung.
Menurutnya kesadaran menjaga data pribadi ini sangat dibutuhkan, melihat adanya pergeseran dalam modus penipuan saat ini.
“Undian berhadiah, jual barang murah, modus peminjaman uang, ini modus-modus lama. Yang baru dan agak lebih trend adalah modus penipuan melalui akun Whatsapp. Misalnya ganti nomor tapi WA masih terpasang pada nomor yang sudah kita tidak pakai. Ketika nomor itu diaktifkan oleh orang lain, orang tersebut menginstall WA, maka otomatis orang seolah-olah memiliki nomor WA yang saudara punya,” jelas Dirjen Ramli.
Modus baru lainnya adalah penipuan dengan nomor telepon yang mirip dengan call center institusi perbankan tertentu. “Misalnya, nomor call centra BCA ini kan 1500 888. Orang tersebut juga membuat nomor yang sama tetapi di depannya +1622. Ada yang +16 1500 888 kemudian dia akan menghack,” jelasnya.
Untuk mengatasi hal itu, Dirjen Ramli turut membagikan beberapa tips aman menggunakan media sosial, salah satunya dengan pengaturan privasi dan status pribadi.
“Ada pengaturan privacy yang anda harus jaga betul, mengontrol pembaharuan status, memblokir pengguna tidak diinginkan dan menghapus percakapan dan menduplikasi yang dua langkah,” imbau Dirjen Ramli.
Sebelumnya, pada bulan Oktober hal yang sama juga diutarakan oleh Plt. Direktur Pengendalian Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Sabirin Mochtar seperti dikutip dari website Kominfo.
Ia menyatakan telah terjadi pergeseran modus penipuan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan layanan pesan instan dengan cara tidak mudah membagi data pribadi.
“Saat ini telah terjadi pergeseran modus penipuan. Jika selama ini media aksesnya lewat SMS dengan kontennya “Mama Minta Pulsa”, saat ini telah bergeser dengan penggunaan foto dari media sosial dan pemanfaatan OTP atau one-time password,” paparnya dalam Diskusi Publik “Bahaya Penipuan Online di Era Digital” di Auditorium Mandiri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Menurut dia, penggunaan foto dari media sosial biasanya digunakan sebagai foto profil dalam aplikasi pesan instan seperti WhatsApp. Kemudian pelaku menerapkan teknik sosial engineering untuk melakukan penipuan dan pemerasan. Target teknik itu pelaku bisa mendapatkan nomor OTP yang bisa digunakan untuk mengambil alih akun media sosial atau layanan pesan instan.
“Modus penipuan sebagaimana disebutkan tadi diawali dari melakukan registrasi kartu prabayar yang menggunakan NIK dan nomor KK orang lain. Kemudian kartu tersebut digunakan untuk mengaktifkan nomor WA dan memakai paket data nomor yang berbeda,” tambahnya.
Ia berharap masyarakat berhati-hati dan teliti dalam menghadapi penipuan yang menggunakan teknik social engineering.
“Masyarakat diharapkan agar lebih bijak dalam bermedia sosial. Dengan tidak melakukan sharing data pribadi dan tidak mudah percaya dengan iming-iming hadiah atau penawaran apapun. Serta tidak memberikan OTP atau pin kepada orang lain jika tidak melakukan transaksi (melalui online),” katanya.
