ASPEK.ID, JAKARTA – Direktur Lalu Lintas dan Angkatan Laut Kementerian Perhubungan, Wisnu Handoko mengatakan, Kementerian Perhubungan mengalokasikan subsidi tol laut sebesar Rp 436 miliar pada 2020 mendatang.
“Untuk subsidi tol laut tahun 2020 itu Rp436 miliar, atau naik dari tahun ini dengan penyesuaian dan sebagainya hampir 300 miliar,” ujar Wisnu dilansir dari laman Antara, Jumat (1/11/2019).
Dia merincikan trayek tol laut mencapai 19 pada tahun ini. Jumlahnya bertambah menjadi 23 trayek pada 2020.
“Kalau dengan Papua, mungkin akan bertambah jadi 26. Ada Boven Digul, Yahukimo dan Mamberamo,” pungkasnya.
Kemudian, trayek yang akan dilelang ke pihak swasta sebanyak enam jaringan. Lelang akan dimulai pada bulan ini.
“Kami usahakan pertengahan November. Ini kami lelang tidak mengikat ya, supaya bisa lebih cepat,” jelas Wisnu.
Ia menuturkan program tol laut masih dibutuhkan, terutama untuk wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T) yang tidak bisa mengandalkan kapal komersial. Sebab, harganya diperkirakan tinggi.
“Komersial kan harganya berdasarkan pasar, pasti akan mahal. Nah, tol laut ini bisa kirim lebih murah,” imbuh dia.
Sementara itu dalam Rapat Kabinet di Jakarta pada Rabu (30/10) lalu, Presiden Jokowi mengungkapkan kekesalannya terkait Tol Laut, karena saat ini pengelolaannya diklaim telah dikuasai oleh sektor atau pihak swasta
Jokowi mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir ini harga-harga barang menjadi mahal karena ‘ulah’ mereka yang diduga bermain dalam hal harga pengiriman barang.
Oleh karena itu, Jokowi pun meminta kementerian terkait untuk mengawasi berjalannya program tol laut agar tarif biaya pengiriman tidak ditentukan oleh pihak swasta sehingga keberadaan tol laut kembali sebagaimana fungsinya.
“Tolong dikejar dan diselesaikan. Saya belum tau apakah perlu intervensi dari Kementerian BUMN terkait hal ini. Tapi kalau tidak, harus diberikan kompetisi agar ada kompetitornya,” kata Jokowi.
